Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UU NO. 41 TAHUN 2014 DALAM PRAKTIK JAGAL SAPI (Studi Kasus di RPH Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)”, dilatarbelakangi adanya penyembelihan sapi betina produktif di RPH Wonorejo dan sapi tersebut milik pejagal sendiri, sedangkan di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan melarang setiap orang untuk menyembelih sapi betina produktif. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui praktik jagal sapi di RPH Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 41 Tahun 2014 serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi UU No. 41 Tahun 2014 dalam praktik jagal sapi di RPH Wonorejo tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, yang bersumber dari data primer yang diperoleh pada saat melakukan penelitian di RPH Wonorejo dan didukung dengan data sekunder yang dapat diperkuat dengan literatur sebagai pendukung. Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan Normatif-Empiris yaitu mengkaji secara langsung permasalahan yang ada di lapangan dengan hukum yang ada, kemudian dianalisis dengan menggunakan pola berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa UU No. 41 Tahun 2014 itu sudah sesuai dengan hukum Islam karena dibuatnya UU tersebut itu dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat , yang itu juga dianjurkan dalam Islam sesuai kaidah ushultentang pembentukan hukum syara’. Terkait praktik jagal sapi di RPH Wonorejo dengan pejagal menyembelih sapi betina produktif itu melanggar UU No. 41 Tahun 2014 meskipun sapi tersebut miliknya sendiri, karena menyembelihnya bukan dengan alasan yang dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat 5, sama juga berarti melangar hukum Islam. Apabila sapi betina produktif disembelih terus menerus maka hak pejagal akan menjadi ta’assuf karena menimbulkan kemadharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan. Begitupun juga dengan pegawai RPH yang posisinya sebagai penyedia jasa, karena mereka tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, dan pejagal sudah membayar sebagai upah dari jasa pegawai RPH, maka menurut ulama Hanafiyah hukum ija

This Thesis entitled "ISLAMIC LAW REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF THE LAW NO. 41 YEAR 2014 IN PRACTICE OF COW SLAUGHTERING (Case Study in Abattoirs RPH Wonorejo of Cepu Blora) ", to a backdrop of slaughter productive cows in Abattoirs RPH Wonorejo and the cow belonged to slaughter itself, whereas in Law no. 41 Year 2014 on Animal Husbandry and Health prohibits everyone to slaughter female cows productive. This study aimed to find the cattle slaughterhouse practices in slaughterhouses Wonorejo of Cepu Blora and knowing how Islamic legal review of Law No. 41 of 2014 and how the review of Islamic law against the implementation of Law no. 41 Year 2014 in the practice of butchers in RPH Wonorejo. The method used in this research is a field research method (field research) that is qualitative, which comes from the primary data that is obtained during the research in RPH Wonorejo and supported by secondary data that can be strengthened with the literature as a supporter. This study is descriptive-analysis, using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The approach of this thesis research is using Normative-Empirical approach that directly examines the existing problems in the field with existing law, then analyzed using inductive thinking patterns. Based on the results of research in the field, the researchers concluded that Law no. 41 In 2014 is in accordance with Islamic law because the law is being made for the purpose of the benefit of society, which is also recommended in Islam according to the rules of ushulon the establishment of Islamic Shari'ah. Related to the practice of slaughter of cattle in RPH Wonorejo with slaughter female productive cows that violate Law no. 41 2014 although the cattle of his own, for slaughter instead of the grounds specified in Article 18 Paragraph 5, the same is also meant violate Islamic law. If the productive cows slaughtered constantly then the slaughter rights will be ta'assuffor causing damage rather than the benefit. Likewise also with RPH employees whose position as service providers, because they do not perform their duties properly, and slaughterers have paid as wages from the services of RPH employees, , then according to the cleric Hanafiyah ija

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal