Abstraksi: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efek moderasi komitmen organisasi pada keberhasilan implementasi e-procurement terhadap efektifitas pencegahan fraud di lingkup organisasi Sektor Publik. Penelitian sebelumnya lebih menganalisis pada implementasi melalui tahapan-tahapan procurement sebagai variabelnya. Pada penelitian ini berusaha menganalisis implementasi melalui faktor kritis kesuksesan e-procurement yang meliputi: 1) pelatihan dan daya serap pengguna akhir; 2) Proses Rekayasa Ulang; dan 3) Dukungan Pimpinan. Faktor keberhasilan implementasi tersebut diuji dengan variabel pencegahan fraud yang menghadirkan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasinya. Penelitian ini dilakukan di lingkup organisasi sektor publik di Kota dan Kabupaten Blitar. Menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif, penelitian ini mengambil sampel pihak-pihak yang terlibat dalam proses e-procurement seperti: pejabat pengadaan, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, satuan pengawas internal inspektorat, serta pihak-pihak dari unsur pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan menggunakan purposive sampling sebagai metode pangambilan sampelnya. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat uji SPSS dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelatihan dan daya serap pengguna akhir dengan variabel proses rekayasa ulang menghasilkan temuan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud baik dengan pemoderasi komitmen organisasi maupun tidak. Sedangkan variabel dukungan pimpinan tidak berhasil menemukan pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud baik dengan pemoderasi komitmen organisasi maupun tidak. Hasil temuan ini berimplikasi bahwa pelatihan dan proses rekayasa ulang penting dilakukan dalam mencapai kesuksesan implementasi yang efektif mampu mencegah fraud. Sedangkan dukungan pimpinan tidak diperlukan dalam proses e-procurement dikarenakan salah satu sebab yaitu otomasi sistem e-procurement yang tidak membutuhkan otorisasi pimpinan di dalam sistemnya. Kata Kunci: Implementasi e-procurement, Pelatihan dan Daya Serap Pengguna Akhir, Proses Rekayasa Ulang, Dukungan Pimpinan, Komitmen Organisasi dan Pencegahan Fraud.

Abstraction: The purpose of this study was to analyze the moderating effect of organizational commitment on the successful implementation of e-procurement on the effectiveness of fraud prevention in the scope of the Public Sector organization. Previous research analyzes more on implementation through procurement stages as a variable. In this study trying to analyze the implementation through critical factors of success of e-procurement which includes: 1) training and absorption of end users; 2) Reengineering Process; and 3) Leadership Support. The implementation success factors were tested with fraud prevention variables that present organizational commitment as a moderating variable. This research was conducted in the scope of public sector organizations in the City and District of Blitar. Using an explanatory quantitative approach, this study takes a sample of parties involved in e-procurement processes such as procurement officials, power of budget users, commitment-making officials, inspectorate internal supervisory units, and parties from regional leadership organization elements (OPD) by using purposive sampling as the sampling method. Hypothesis testing is carried out using SPSS and Moderated Regression Analysis (MRA) test tools. The results showed that the training variables and the end-user absorptive capacity with the reengineering process variables resulted in a significant effect on the prevention of fraud either by moderating organizational commitment or not. While the leadership support variable failed to find a significant influence on prevention of fraud either by moderating organizational commitment or not. These findings imply that training and reengineering processes are important in achieving effective implementation that is effective in preventing fraud. While leadership support is not needed in the e-procurement process because one of the reasons is the automation of e-procurement systems that do not require leadership authorization in the system. Keywords: Implementation of e-procurement, Training and Absorption of End Users, Reengineering Process, Leadership Support, Organizational Commitment and Fraud Prevention.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal