Detail Karya Ilmiah

  • PERAN VERIFIKASI RKA SKPD DALAM PENCEGAHAN FRAUD APBD (Studi Implementasi Verifikasi RKA SKPD Dalam Penyusunan APBD Pada Pemerintah Kabupaten “X”)
    Penulis : Darussalam
    Dosen Pembimbing I : Dr. Prasetyono, SE., M.Si
    Dosen Pembimbing II :Dr. Siti Musyarofah, SE., M.Si., Ak., CA
    Abstraksi

    Pencegahan fraud dan korupsi APBD harus dimulai sejak perencanaan dan penganggaran. Ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam penganggaran telah membuka peluang terjadinya korupsi APBD. Pelaksanaan verifikasi RKA SKPD merupakan instrumen yang dapat mencegah terjadinya fraud dan korupsi APBD. Pelaksanaan verifikasi RKA SKPD di Kabupaten “X” banyak menemui kendala dan hambatan sehingga hasilnya tidak efektif. Faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan verifikasi RKA SKPD di Kabupaten “X” diantaranya: kurang tepatnya waktu pelaksanaan verifikasi, kurangnya kompetensi dan motivasi tim verifikasi serta belum adanya pedoman dalam pelaksanaan verifikasi RKA SKPD. Perbaikan yang perlu dilakukan Kabupaten “X” dalam pelaksanaan verifikasi RKA SKPD diantaranya: memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku, pembentukan tim verifikasi RKA SKPD harus mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman, tim diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan verifikasi RKA SKPD dan fraud APBD, serta dibuatkan pedoman verifikasi RKA SKPD untuk mempermudah pelaksanaan verifikasi RKA SKPD. Kata Kunci : Fraud, Korupsi, Pencegahan, Verifikasi RKA SKPD

    Abstraction

    Prevention of fraud and corruption APBD should begin planning and budgeting. Inefficiency and ineffectiveness in the budgeting has opened up opportunities for corruption APBD. The verification RKA SKPD is an instrument that can prevent the occurrence of fraud and corruption APBD. The verification RKA SKPD in the District "X" many obstacles and barriers so that the result is not effective. Factors that lead to ineffective implementation of the verification RKA SKPD in the District "X" include: less precise timing of verification, lack of competence and motivation of the verification team and the lack of guidance in the implementation of the verification RKA SKPD. Repairs need to be done District "X" in the implementation of the verification RKA SKPD including: pay attention to the legislation in force, the establishment of the verification team RKA SKPD should consider the competence and experience, the team is given the knowledge and understanding of the implementation of the verification RKA SKPD and fraud APBD, and made RKA SKPD verification guidelines to facilitate the implementation of the verification RKA SKPD.

Detail Jurnal