ABSTRAK Pada era reformasi ini, sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, tetapi tetap berada dibawah pengawasan pemerintah pusat untuk keutuhan NKRI. Setelah Otonomi Daerah kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Sehingga dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis sebuah derajat desentralisasi fiskal, kemandirian, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah dalam 4 Kabupaten di Pulau Madura. Penelitian ini kuantitatif deskriptif dengan metode yang digunakan yaitu analisis rasio dan menggunakan jenis data sekunder berdasarkan instansi atau dinas terkait di 4 Kabupaten Pulau Madura. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kondisi keuangan daerah Pulau Madura pada tahun 2011-2015 secara rata-rata dalam pengelolaan manajemen keuangan daerah masih rendah. Perbandingan tingkat kemandirian kemampuan keuangan daerah yaitu Kabupaten Pamekasan pada tingkat kemampuan kemandirian 13,03 % dengan pola hubungannya instruktif, dan efektifitasnya 81,10 % dengan kriteria cukup efektif, dan efisiensi keuangan daerah 97,6 % dengan kriteria kurang efisien. Kabupaten Sumenep kemandirian keuangan daerah masih instruktif pola hubungannya yaitu 9,86 %, dan tingkat efektifitasnya 94,43 % dengan kriteria efektif, dan kurang efisien kemampuan manajemen keuangannya sebesar 96,9 %. Kabupaten Bangkalan pada kemandirian keuangan daerah yaitu 10,9 % dengan kriteria instruktif pola hubungannya, dan tingkat efektifitas keuangan daerah kriteria efektif sebesar 93,39 %, dan tingkat efisiensi masih kurang efisien yaitu 92,9 % . Kabupaten Sampang termasuk kategori urutan paling akhir dalam tingkat sumber penerimaan PAD, dengan tingkat kemampuan kemandirian keuangan daerah pola hubungannya instruktif yaitu sebesar 9,96 %, dan tingkat efektifitasnya kriteria efektif dengan nilai rasio 93,98 %, tetapi masih kurang efisien manajemen keuangan daerah sebesar 97,7 %. Jadi Pulau Madura dalam 4 Kabupaten masih ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga pola hubungannya Instruktif dalam kemandirian keuangan daerah, walaupun rata-rata efektif dalam pelaksanaan program, akan tetapi masih kurang efisien dalam pengelolaan manajemen keuangan daerah. Sehingga dalam penerapan otonomi dan desentralisasi fiskalnya masih rendah. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian, Efekktifitas, Efisiensi, Pulau Madura.

ABSTRACT In this era of reformation, a system of government is urgently needed enabling the rapid distribution of people's aspirations, but still in rein of supervision of the central government for the integrity of NKRI. After the Regional Autonomy independence of a region in national development is a part that can not be separated from the success of the policy decided by the government center. So, this research aims to analyze a degree fiscal decentralization, independence, effectiveness and efficiency of local finances in 4 Regency in Madura Island. This research is quantitative descriptive with the method used ie ratio analysis and using secondary data type based agencies or related agencies in 4 regencies of Madura Island. Based on the results of research that the island's financial condition Madura in 2011-2015 on average in management local finance is still low. The comparison of level of ability independence the regional finance of Pamekasan Regency, the level of independence ability 13.03% with the pattern the relationship is instructive to the central government, and the effectiveness of 81.10% with criteria are quite effective in local government financial management performance, and the financial efficiency of the region 97,6% with criteria less efficient in management regional financial management. Sumenep Regency the ability of local financial independence is still instructive patterns its relationship to the central government with a ratio of 9.86%, performance local government financial management that is equal to 94.43% with criteria effective in the implementation of regional economic development programs, however less efficient in the management capability of regional financial management ie amounted to 96.9%. Bangkalan regency regional financial independence of 10.9% with the pattern of instructive criteria its relationship to the central government, and the effectiveness of management performance regional finance is still effective criteria that is equal to 93.39%, although the level efficiency is still less efficient in the management of local financial management with a ratio value of 92.9%. Sampang Regency is the most order category end in the revenue source level of PAD, with the level of local financial independence capacity is still instructive the pattern of its relationship to the central government of 9.96%, and level effectiveness indicates the effective criteria in the performance of local financial management with a ratio value of 93.98%, but still less efficient in management regional financial management that is 97.7%. So the island of Madura in 4 districts still dependence on central government assistance is higher than Local Revenue, so that the pattern of the relationship Instructive in self-reliance Regional finance, although an effective average in program implementation, will but still less efficient in the management of local financial management. So in the implementation of autonomy and fiscal decentralization is still low. Keywords: Regional Autonomy, Regional Finance, Degree of Fiscal Decentralization, Independence, Effectiveness, Efficiency, Madura Island.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal