Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan tahap perencanaan dan penganggaran Pemerintah Desa di desa Tanean Lanjeng. Peneliti ingin mengevaluasi dan membuktikan secara empiris bagaimana sebenarnya praktik yang terjadi dalam lingkup pemerintahan desa tentang perencanaan dan pengangaran Anggaran Pendapatan Balanja Dana Desa (APBDES). Selain itu, riset ini bertujuan memberikan solusi sederhana mengenai proses perencanaan dan penganggaran yang baik dan benar sehingga tujuan anggaran bisa tercapai.Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kasus dalam menganalisa data. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yakni wawancara tidak terstruktur, observasi, serta studi dokumentasi. Kesimpulan penelitian berdasarkan temuan peneliti di lapangan mencakup beberapa hal yaitu, pelaksanaan Musrenbangdes hanya dilakukan sebagai acara ceremonial tahunan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Akibatnya, usulan perencanaan yang akan dibuat untuk RPJMDesa, RKPDesa hanya ditentukan oleh kepala desa dan aparat desa. Selain itu, akibat kurang pahamnya fungsi, tugas dan tanggung jawab aparatur desa berdampak terhadap juga berdampak terhadap penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDes yang tidak dilakukan oleh pemerintah desa Tanean lanjeng melainkan melibatkan pihak kecamatan. Tentu saja hal ini berdampak terhadap proses penetapan APBDes di desa Tanean lanjeng yang mengalami keterlambatan. Temuan lainnya yang cukup menarik adalah “otonomi politik” di tingkat pemerintah desa yang dipegang dan dikendalikan oleh kepala desa berdampak terhadap manajemen pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menempatkan “tangan kanannya” sebagai koordinator pengelolaan keuangan desa. Dampaknya tentu saja terhadap transparansi pengelolaan APBDesa belum terpenuhi.

The purpose of this research is to know how the process and stage of planning and budgeting of Village Government in Tanean Lanjeng village. Researchers want to evaluate and prove empirically how exactly the practices that occur within the scope of village governance on the Planning and budgeting of the Village Fund Revenue Budget (APBDES). In addition, this research aims to provide a simple solution of the planning process and budgeting is good and correct so that the budget objectives can be achieved. This research uses interpretive paradigm with qualitative approach and using case study method in analyzing data. Techniques used to obtain data that is unstructured interview, observation, and documentation study. The conclusions of the research based on the findings of researchers in the field include several things namely, the implementation of Musrenbangdes is only done as an annual ceremonial event without involving community participation. As a result, the proposed planning will be made for RPJMDesa, RKPDesa only determined by the village head and village officials. In addition, due to lack of understanding of functions, duties and responsibilities of the village apparatus have an impact on the preparation of RPJMDesa, RKPDesa, APBDes which is not done by Tanean lanjeng village government but involving the kecamatan. Of course this has an impact on the process of determining the APBDes in Tanean Lanjeng village that experienced delays. Another interesting finding is that the "political autonomy" at the village government level held and controlled by the village head affects the management of village financial management. The village head placed his "right hand" as the coordinator of village finance management. The impact of course on the transparency of APBDesa management has not been fulfilled.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal