Detail Karya Ilmiah

  • RETRIBUSI PASAR KI LEMAH DUWUR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015
    Penulis : RINI INDRIYANTI
    Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. NUNUK NUSWARDANI, S.H., M.H
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    RINI INDRIYANTI, Nomor Pokok 130111100378, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, menyusun skripsi dengan judul: “Hubungan Hukum Retribusi Pasar Ki Lemah Dhuwur Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015”, di bawah bimbingan TOLIB EFFENDI , SH., MH. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hubungan hukum retribusi pasar Ki Lemah Dhuwur, serta mengetahui kendala-kendala percapaian tarjet retribusi pasar Ki Lemah Dhuwur? terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model pendekatan norma peraturan atau perundang-undangan hukum normative untuk mengkaji kualitas asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum dari norma hukum yang ada oleh karena itu peneltian ini diklasifikasikan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan dan mengetahui lebih jelas tentang gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Agar lebih jelas lagi maka peneliti melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber hukum primer, sumber hukum skunder dan sumber hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah memenuhi stantar payung hukum sekaligus menjadi bagian sumber utama dalam dasar penarikan retribusi Pemerintah, dan merupakan sebagian kecil dari sumber pendapatan retribusi daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah, terutama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan. Walaupun penetapan retrubusi pasar Ki Lemah Dhuwur ?terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak ada ketetapan yang jelas, yang ada hanya biaya Operasional. Dan bagi wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan menggunakan Surat Tagihan Retribusi daerah (STRD). Kata kunci: Dasar hukum, Pendapatan Asli Daerah, dan Retribusi.

    Abstraction

    RINI INDRIYANTI, identification number 130111100378, Department of Law, Faculty of Law, University of Trunojoyo, writing his thesis with the title: "Relations Law of Retribution Markets Ki Weak Dhuwur Against Local Revenue Bangkalan District Government 2015", under the guidance of TOLIB EFFENDI, SH., MH. This study aims to provide an overview of the legal relationship Ki Weak market levy Dhuwur, and knowing the constraints percapaian tarjet Ki Weak market levy Dhuwur against revenue (PAD) Bangkalan regency government. The approach used in this study is a model approach to regulatory standard or law normative law for assessing the quality of legal principles, systematics of law, legal history and comparative law from the legal norms exist therefore present study classified qualitative research that aims to Find and know more clearly about the symptoms that occur in the community. To be clearer then the researcher conducts library research by collecting primary law sources, secondary law sources and tertiary legal sources. The results of this study indicate that the legal basis of the original income Bangkalan District Government has fulfilled's standards legal framework as well as a part of the main source of basic retribution withdrawal of the Government, and is a fraction of the source of income levies that can be managed by the Government, particularly the Department of Revenue Bangkalan . Despite the determination of market retrubusi Ki Lemah Dhuwur against Local Revenue there is no clear provision, which only operational costs. And for those who do not pay a compulsory levy imposed administrative sanctions timely interest of 2% (two percent) per month using local levies Claim Letter (STRD). Keywords: Legal Basis, Local Original Income, and Retributio.

Detail Jurnal