Penelitian ini didasarkan pada munculnya gejala hukum dalam suatu masyarakat yang mengantarkan pada ketidak percayaan pada masyarakat terhadap aparat penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi. Polisi dapat melakukan tindakan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Pelakasanaan kewenangan diskresi polisi bersifat situasional sehingga sangat sulit pengawasannya. Tidak ada batasan yang pasti yang diberikan undang-undang mengenai diskresi polisi, sehingga hal ini yang menyebabkan munculnya gejala hukum tersebut. Namun, walaupun demikian diskresi sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian karena undang-undang yang dibuat oleh legislator sangat bersifat umum, sehingga tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum. Permasalahan dalam skripsi ini ialah, “apa yang menjadi pertimbangan Polri dalam membela diskresi terhadap pelanggaran lalu lintas”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris (sosio legal research) dengan sumber data yang berasal dari hasil penelitian diwilayah Hukum Polres Bangkalan khususnya di Kota Bangkalan. Data diperoleh melalui wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi polisi khususnya terhadap penyaringan perkara pidana penerapannya lebih cenderung pada perkara yang dilakukan oleh pengguna jalan. Walaupun masih bersifat abstrak/sulit dilihat dikelembagaannya karena sifat situasionalnya. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi diwilayah hukum Polres Bangkalan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas, sedangkan eksternal meliputi faktor social budaya, faktor masyarakat, faktor pendidikan, faktor perbuatan, faktor para pihak. Kata kunci : Diskresi, Aparat Polri, Pelanggaran Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan.

This research is based on the emergence of legal phenomena in a society that leads to a lack of confidence in the community towards law enforcement officials especially those related to police duties and authorities. The police may take actions not covered by laws and regulations, but such actions are not contrary to the law. The exercise of the police discretion authority is situational, making it extremely difficult to monitor. There is no definite limitation given by the law on police discretion, so this is what causes the emergence of such legal symptoms. However, however, discretion is necessary in the implementation of police tasks because legislation made by legislators is very general, so not all problems can be solved by using the law. The problem in this thesis is, "what the Police consider in defending the discretion against traffic violations". This thesis is an empirical research (socio legal research) with data sources derived from research results in the area of ??Bangkalan Police Law especially in Bangkalan City. Data obtained through interviews either directly or indirectly. The results of this study indicate that police discretion, especially on criminal case screening, is more likely to apply to cases perpetrated by road users. Although still abstract / difficult to see dikelembagaannya because of its situational nature. The factors that influence the implementation of discretion in the Bangkalan Police area are internal factors and external factors. Internal factors are influenced by factors of law, factors of law enforcers and facilities and facilities, while external factors include social culture, community factors, educational factors, factors of action, factors of the parties. Keywords: Discretion, Police Apparatus, Traffic Sign Violation, Marka Jalan.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal