Indonesia memiliki peraturan yang bersifat khusus yaitu undang-undang di luar KUHP, salah satunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sanksi pidana penjara dan pidana denda dalam undang-undang ini hanya mengatur ancaman batas maksimal khusus dan tidak mengatur mengenai batas minimum khusus. Tidak diberlakukannya batas minimum khusus dikhawatirkan dapat terjadi disparitas pidana dan penjatuhan sanksi yang terlalu ringan yang tidak sebanding dengan perbuatannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perumusan sanksi pidana penjara dan pidana denda dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual appoach). Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa di dalam sistem penjatuhan pidana pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kurang tepat karena tidak mengatur mengenai batas minimum khusus pada sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Hal ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya hukuman terlalu ringan yang dapat mengakibatkan pengulangan perbuatan tindak pidana pertambangan, hukuman yang tidak berbanding lurus dengan perbuatan tindak pidana dan dampak dari perbuatan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, serta mengakibatkan terjadinya disparitas pidana yang dilakukan oleh hakim. Oleh karena itu, diperlukan adanya batas minimum khusus pada sanksi pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan pidana Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kata kunci : Pertambangan, Sanksi Pidana dalam UU Minerba

Indonesia has special regulations that are laws outside the KUHP, one of them is Act number 4 of the year 2009 about Mineral and Coal Mining. Criminal sanctions of imprisonment and criminal fines in this legislation only regulates the maximum limits of specific threats and does not set a minimum limit on the special. The absence of special minimum limits is feared that criminal disparity can occur and the overthrow of the sanctions too light that is not comparable to his actions. Therefore, This research was conducted to find out the formulation of criminal sanction of imprisonment and criminal fine in Act number 4 of the year 2009 about Mineral and Coal Mining. This research is a kind of normative research using 2 (two) approaches, that is the statute approach and the conceptual approach. The results of this study showed that in the overthrow of the criminal system in act number 4 of the year 2009 about Mineral and Coal Mining is not appropriate, because it does not set a minimum limit on special criminal sanctions of imprisonment and criminal sanctions fines. This is feared could lead to too light a punishment that can lead to repetition of criminal acts of mining, punishment is not directly proportional to the offenses of criminal offenses and the effects of the criminal act of mineral and coal mining, And resulted in a criminal disparity conducted by the judge. Therefore, it is necessary the presence of special minimum limit on criminal sanctions of imprisonment and criminal fines in the criminal provisions of the Act No. 4 of the year 2009 about Mineral and Coal Mining. Keywords: Mining, Criminal Sanctions in Minerba Law

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal