Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang jasa layanan pos. Penyelenggara pos sendiri merupakan perwujudan dari fungsi pengangkutan, yaitu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Selama proses pengiriman barang tidak selalu berjalan dengan lancar kadangkala masih sering terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, misalnya keterlambatan, kerusakan bahkan hingga kehilangan barang kiriman. Hal tersebut dapat diakibatkan dari berbagai faktor salah satunya diakibatkan oleh hal-hal yang tidak terduga seperti bencana alam atau bahkan diakibatkan oleh kelalaian pihak PT. Pos Indonesia sendiri, kemudian disebut dengan wanprestasi. Jika terjadi hal demikian PT. Pos Indonesia harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah diperbuat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang – undangan, yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa standar pengiriman barang d PT. Pos Indonesia terutama dalam hal-hal yang dapat menghilangkan kewajiban PT. Pos Indonesia untuk bertanggung jawab apabila terbukti melakukan wanprestasi tidak sesuai dengan Pasal 470 dan Pasal 471 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos juga tidak aturan khusus yang mengatur itu. Bentuk tanggung jawab PT. Pos Indonesia terhadap kehilangan barang yang berharga yaitu mengganti kerugian sebesar nilai jaminan ganti rugi ditambah 10 kali biaya pengiriman, kecuali jika pihak PT. Pos Indonesia Bangkalan dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukanlah kesalahan dari PT. Pos Indonesia Bangkalan, melainkan akibat kelalaian pengirim atau karena keadaan memaksa, seperti bencana alam. Kata kunci : Pengiriman barang,kehilangan,tanggung jawab

Pos Indonesia is a state-owned enterprise (BUMN) Indonesia which is engaged in postal services. The postal operator itself is the embodiment of the transport function, ie moving goods from one place to another. During the process of delivery of goods does not always run smoothly sometimes still often occur services that are not in accordance with what is promised, such as delays, damage even to the loss of shipment. This can be caused from various factors one of them caused by unexpected things such as natural disasters or even caused by negligence of the PT. Pos Indonesia itself, then called wanprestasi. If this happens then PT. Pos Indonesia should be responsible for the losses that have been made. The research method used is normative legal research. The approach taken is the approach of legislation - the invitation, namely by reviewing all laws and regulations relating to legal issues addressed. The results of this study indicate that the standard delivery of goods d PT. Pos Indonesia especially in matters that can eliminate the obligation of PT. Pos Indonesia to be responsible if it is proven to do wanprestasi not in accordance with Article 470 and Article 471 of the Book of Trade Law and in Law Number 38 Year 2009 About the Post also not the specific rules governing it. Forms of responsibility PT. Pos Indonesia against the loss of valuable goods that is to compensate for the value of the guarantee of compensation plus 10 times the cost of delivery, unless the PT. Pos Indonesia Bangkalan can prove that the error is not the fault of PT. Pos Indonesia Bangkalan, but due to negligence of the sender or because of coercive circumstances, such as natural disasters. Keywords: Delivery of goods, loss, responsibility

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal