Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kewenagannya bahwa Komisi Yudisial merupakan pengawas eksternal terhadap kekuasaan kehakiman pasal 32 a angka 2 Undang-undang nomer 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Adanya pelanggaran kode etik hakim menjadikan independensi peradilan menjadi rapuh, dan minimnya kepercayaan terhadap rasa keadilan yang jauh, peraturan perundang-undangan nomer 18 tahun 2011 belum mampu memberikan tujuan hukum. Dalam tugas akhir ini mengkaji terkait dengan kedudukan rekomendasi yang sifatnya mengusulkan penegakan pelanggaran kode etik hakim. Dengan kedudukan rekomendasi mempunyai dampak ketidakpastian hukum. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah atau norma hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan dalam penilitian ini digunakan pendekatan konseptual (conceptual apruach). Melalui pendekatan demikian penulis dapat memahami apakah undangundang nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial sudah cukup relevankah pada penegakan kode etik hakim. Perlunya upaya penegakan pelanggran kode etik hakim sangatlah penting, mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim mengakibatkan banyak masyarakat mengalami ketidakpercayaan dan menjadikan lembaga peradilan yang jauh dari keadilan. Maka melalui revisi peraturan perundang-undangan nomer 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang belum di atur atau banyaknya kekaburan serta kekosongan hukum dalam penegakan kode etik hakim. Kata Kunci : Kode Etik Hakim, Komisi Yudisial, Rekomendasi.

The Judicial Commission is a state institution as defined in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. In the authority, Judicial Commission is the external monitoring of the judicial authorities a number 2 article 32 of Law No. 3 of 2009 on the Supreme Court. Code of Conduct or the Judicial Code of Conduct is a guide in order to preserve and uphold the honor, dignity and behavior of judges in performing their duties in the public relations profession and outside the office. Violations of the code of conduct of judges makes the independence of the judiciary becomes brittle, and lack of confidence in the sense of justice that far, the legislation number 18 in 2011 has not been able to provide legal purposes. In this thesis examines related to its position on the proposed enforcement of violations of the code of ethics of judges. By having an impact on the position of legal uncertainty. Writing this thesis uses the research method used is a normative legal research is research done by focusing on assessing the implementation principle or positive law norms. Approach method in this research used a conceptual approach (conceptual apruach). Through such an approach the author can understand whether the law number 18 of 2011 on the Judicial Commission has sufficient relevant are the enforcement of the code of conduct of judges. The need for enforcement of violations of code of ethics of judges is very important, considering the number of offenses committed by the judges resulted in many people experiencing distrust and make the judiciary is far from justice. Then through the revision of legislation number 18 of 2011 regarding Judicial Commission which has not been set or the amount of vagueness and legal void in the enforcement of the code of conduct of judges. Keywords: Code of Ethics of Judges, the Judicial Commission Recommendation.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal