Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, bertambahnya jumlah penduduk, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang sudah oveload, manajemen pengelolaan sampah tidak efektif dan kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bangkalan terutama dalam memamfaatkan produk sampingan dari sampah, sehingga volume sampah di Kabupaten Bangkalan setiap hari semakin meningkat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah sampah tersebut salah satunya membentuk Perda Kabupaten Bangkalan No 5 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah fakta yang terjadi dilapanagan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Pengawasan pembuangan akhir sampah di Kabupaten Bangkalan belum mencerminkan amanat dari UUPPLH. Karna pengawasan yang diambil oleh Dinas LIngkungan Hidup Kabupaten Bangkalan belum dijalankan dengan optimal khusunya dalam penegakan hukum lingkungan, pelestarian lingkungan dalam mengatasi masalah sampah. Hal ini dibuktikan masih banyak tumpukan sampah di Kabupaten Bangkalan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan TPA Kabupaten Bangkalan yang sudah overload dan tidak bisa menampung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Bangkalan. Kata Kunci : Pengawasan. Sampah. TPA.

Lack of public awareness to not littering, increasing population, overburden dumping site, ineffective management of waste management and lack of policy support from Bangkalan regency government especially in utilizing sideline product from garbage, so the volume of garbage in Regency Bangkalan every day is increasing. Therefore the Bangkalan regency government made efforts to overcome the waste problem one of them formed the regulation of Bangkalan regency No. 5 of 2012. The research method used is empirical law research method. The approach used is the fact that happened dilapanagan. The results of this study indicate that the supervision of final waste disposal in Bangkalan Regency does not reflect the mandate of UUPPLH. Because the supervision taken by the Bureau of Environmental Lifestyle Bangkalan has not been run optimally especially in the enforcement of environmental law, environmental conservation in solving waste problems. This is evidenced by the fact that there are still a lot of garbage piles in Bangkalan regency, the lack of public awareness to not littering, and the overloaded Bangkalan landfill that can not accommodate the waste generated by the Bangkalan community. Keywords: Supervision. Trash. TPA

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal