Mengingat besarnya volume sampah yang tiap hari yang ada di kabupaten bangkalan meningkat pertahunnya, apalagi didaerah telang sampai kamal, sampahnya sampai melebihi tempat sampah yang telah disediakan dan mengganggu aktivitas warga serta memberikan bau yang tidak sedap bagi warga sekitar dan mengganggu pengguna jalan, diperlukan upaya penanganan yang serius sehingga tidak menimbulkan permasalahan lingkungan di masa mendatang. Salah satu upaya Pemerintah Kota bangkalan dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan sampah adalah mengoptimalkan peranan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai salah satu Dinas pemerintah kota untuk menangani permasalahan sampah. Oleh karena itu penelitian dilakukan untuk memaparkan hal-hal yang berkaitan kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan sampah di desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan undang- undang beserta kasus. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwaKewenangan Pemerintah dalam penataan dan pengaturan sampah di Desa Telang belum mencerminkan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pegelolaan sampah nasional. hal ini dibuktikan masih menumpuknya sampah di Desa Telang, disamping itu kenerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan belum dijalankan dengan optimal khusunya dalam penanggulangi masalah sampah yang ada di Desa Telang, ditambah lagi kurangnya kesadaran mahasiswa UTM dan masyarakat telang untk tidak membuang sampah secara sembarangan. Kata kunci : Kewenangan – Pemerintah Derah - Sampah

Given the large volume of waste that every day in the district bangkalan increase per year, let alone the area of the telang until kamal, the garbage exceeds the trash that has been provided and disrupt the activities of citizens as well as providing unpleasant odors for local residents and disrupt road users, which is serious so as not to cause environmental problems in the future. One of the efforts of Bangkalan City Government in handling garbage related problems is to optimize the role of Office of Sanitation and Gardening (DKP) as one of the city government agencies to handle the garbage problem. Therefore the research was conducted to describe matters relating to the authority of local government in the garbage setting in Telang village, Kamal districts, Bangkalan district. This research method used the type of normative legal research is legal research conducted by examining the literature and the law and the case. The results of this study related to the authority of Bangkalan Local Government to overcome the existing boarding house garbage disbursement is to seek law enforcement with the principle of Good Environmental Goverment with the aim of raising awareness for the community about the importance of waste management. Environmental law enforcement in the field of waste management refers to 3 legal system which is a combination of components namely, structure, subtaansi and culture. In addition related to law enforcement in waste management can be studied from the two contents of law enforcement secra preventive and repressive Keywords: Authority - Local Government – Garbage

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal