Letak pusat kabupaten yang berada di dataran rendah dan dilintasin aliran sungai menyebabkan banjir sering melanda daerah bagian selatan Kabupaten Sampang khususnya di Kecamatan Sampang. Selain itu air sungai kiriman dari tiga kecamatan bagian utara Kabupaten Sampang antara lain Kecamatan Kedungdung, Omben dan Robatal serta masuknya air laut membuat banjir selalu datang dikala musim penghujan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan banjir tersebut salah satunya dengan cara membentuk Perda Kabupaten Sampang No 7 Tahun 2012 dan Grand Design Pengendalian dan Penanggulangan Banjir. Penelitian dilakukan untuk memaparkan kebijakan mengenai penanggulangan kawasan rawan banjir di kabupaten Sampang dari persepektif hukum Lingkungan dan kesesuaian kebijakan mengenai penanggulangan kawasan rawan banjir di Kabupaten Sampang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah statue approach (pendekatan perundang-undangan)dan conceptual approach (pendekatan konseptual). Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam Perda Kabupaten Sampang No 7 Tahun 2012 dan Grand Design Pengendalian dan Penanggulangan Banjir belum dijalankan dengan optimal khususnya dalam penegakan hukum lingkungan, pelestarian lingkungan dan penanggulangan banjir. Kajian dampak lingkungan pada saat pembangunan infrastruktur masih belum diperhitungkan secara matang sehingga banjir masih belum teratasi hingga saat ini. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sampang masih menggunakan metode lama dalam kegiatan penataan, pemeliharaan dan pengendalian banjir. Metode yang digunakan dalam pembuangan air banjir pada alur sungai kemuning di Kabupaten Sampang. Kata Kunci : Banjir, Penanggulangan Kawasan Rawan Banjir, Kabupaten Sampang.

The location of the central district that is in the lowlands and river flooded causing frequent floods hit the southern region of Sampang Regency, especially in District Sampang. In addition, river water from the three districts in the northern part of Sampang District, among others Kedungdung District, Omben and Robatal and the entry of sea water to make flood always come in the rainy season. Therefore, the Government of Sampang Regency made efforts to overcome the problem of the flood by way of building Perda Kabupaten Sampang No. 7 of 2012, Grand Design Control and Flood Control. The research conducted to describe the policy on the prevention of flood prone areas in Sampang district from the legal perspective of the Environment and policy compliance regarding the prevention of flood prone areas in Sampang Regency with the Spatial Plan of Sampang Regency. The research method used is normative research method. The approaches are sculpting approach (approach to legislation) and conceptual approach (conceptual approach). The results of this study, the policies taken by the Government of Sampang Regency in the Perda of Sampang Regency No. 7 of 2012, the Grand Design of Flood Control and Control has not been optimally well in environmental law enforcement, environmental conservation and flood mitigation. The environmental impact assessment at the time of infrastructure development has not been carefully calculated so that flooding has not been resolved to date. In addition, the Government of Sampang Regency still uses the methods of structuring, handling, and handling floods. The method used in the disposal of flood water in the river path kemuning in Sampang regency. Keywords : Flood, Prevention of Banjir Flood Area, Sampang District.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal