Detail Karya Ilmiah

  • Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar dari Penjualan dan Pemeliharaan secara Ilegal
    Penulis : MOH MUKHLIS
    Dosen Pembimbing I : Dr. Wartiningsih, S.H. M.Hum.
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang perlindungan terhadap satwa liar, dan implementasinya dalam peraturan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekositemnya serta analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2064 K/Pid. Sus/2012. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif yaitu dengan mengkaji terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, mengangkut dan memperniagakan hewan atau tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagianya dalam keadaan hidup atau mati sehingga penelitian ini menganalisa terhadap ketidak efektifan sanksi pidana yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan penjualan satwa liar secara illegal karena tujuan hukum pidana adalah menghukum atau memberi sanksi kepada pelaku tindak pidana dengan seadil-adilnya. Kasus kejahatan terhadap satwa liar ini membutuhkan penanganan yang profesional dan dapat meminimalisir kejahatan terhadap satwa liar, sehingga membutuhkan penyempurnaan substansi aturan hukum dan perubahan budaya/kultur hukum yang ada di masyarakat. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kepemilikan satwa liar harus memiliki efek jera kepada pelaku dengan tujuan agar untuk tidak melakukan hal yang sama atau setidaknya ada rasa takut atau trauma untuk mengulangi perbuatan tersebut. Kata kunci: Peraturan, larangan, sanksi dan satwa liar.

    Abstraction

    ABSTRACT This thesis discusses the protection of wildlife, and its implementation in Law Number 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and its Ecosystem as well as the analysis of Supreme Court decision Number 2064 K / Pid.Sus / 2012. This research is a legal research (juridical) normative that is by studying the principles of law, legal system and level of legal synchronization. Based on Article 21 paragraph (1) a, it states that every person is prohibited from taking, harvesting, possessing, transporting and trading animals or plants protected or parts thereof alive or dead so that this study analyzes the ineffectiveness of criminal sanctions imposed by Law enforcement against illegal owners of illegal possession and sale of wildlife because the purpose of criminal law is to punish or sanction the perpetrators of criminal acts fairly. This case of crimes against wildlife requires professional handling and can minimize crimes against wildlife, thus requiring the refinement of the substance of the rule of law and cultural change / legal culture in the community. The granting of criminal sanctions to offenders of wildlife possession must have a deterrent effect to the perpetrator in order not to do the same or at least fear or trauma to repeat the act. Keywords: Rules, prohibitions, sanctions and wildlife.

Detail Jurnal