Detail Karya Ilmiah

  • PERLINDUNGAN KORBAN PENGGUSURAN BANGUNAN DI ATAS TANAH MILIK NEGARA OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
    Penulis : PUTRI NUR ANDRIANI
    Dosen Pembimbing I : Agung Ali Fahmi SH,.MH.,
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    Hak asasi manusia sangatlah penting dalam perlindungan hukum bagi korban dari kegiatan penggusuran bangunan liar yang ada didaerah sekitar stren kali jagir wonokromo yang dilakukan oleh satpol PP kota surabaya dalam hal ini berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2007 mengenai penataan sempadan kali surabaya dan kali wonokromo . Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dari permasalahan bagaimana perlindungan korban penggusuran bangunan di atas tanah miik negara oleh satpol pp kota surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan ,bahwa penyebab terjadinya penggusuran ini karena di gunakannya untuk tempat prostitusi dan resmi rumah yang menempati bangunan diatas tanah milik negara. Kemudian dalam penyediaan relokasi kurang optimal sehingga perbaikan ganti rugi masih kurang terealisasi. Dalam hal ini negara harus memenuhi hak-hak mereka yang telah di gusur. Kata kunci : Hak Asasi Manusi, Penggusuran, Bangunan

    Abstraction

    Human rights is very important in the legal protection for victims of illegal building activities in the area around the strand river Wonokromo which is done by Satpol PP surabaya city in this case related to the East Java Provincial Regulation No. 9 of 2007 on the arrangement of border sempadan surabaya river and wonokromo river. This research was conducted to find out from the problem how the protection of victims of the evictions of buildings on the land of the country's by satpol pp surabaya city. The method of research used normative juridical. The approach was legislation approach. The results of this study indicate that the cause of this eviction because it is used for prostitution and official homes that occupy buildings on state-owned land. Then, in the provision of relocation is less optimal so that the compensation improvement is still not realized well. In this case the state must fulfill the rights of those who have been evicted. Keywords: Human Rights, Eviction, Building

Detail Jurnal