Detail Karya Ilmiah
-
SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015Penulis : AHMAD FANDOLIDosen Pembimbing I : Agung Ali Fahmi, S.H.,M.H.Dosen Pembimbing II :Abstraksi
Skripsi yang berjudul Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 ini dilatarbelakangi oleh beberapa polemik akibat di batalkannya pasal 33 huruf g, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa oleh Mahkamah Konstitusi. Dari situlah suatu pasal yang mengatur tentang domisili calon Kepala Desa batal demi hukum, begitupun turunan dari Undang-Undang tersebut yaitu Peraturan Daerah yang Pasalnya sama menyangkut domisili calon Kepala Desa setempat. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah normatif yaitu penelitian hukum yang mencangkup penelitian terhadap asas-asas hukum. Dimana mencangkup Permasalahan yang ada adalah untuk menjawab bagaimana sinkronisasi Peraturan Dearah Kabupaten Bangkalan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu Pasal dalam Undang-Undang Desa tentang domisili calon Kepala Desa. Oleh karena itu, sudah seyogyanya pemilihan Kepala Desa tidak dibatasi dengan mensyaratkan calon Kepala Desa terdaftar sebgai penduduk dan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, Bangsa, dan Negaranya. Kata Kunci : Sinkronisasi, domisili, dan Putusan
AbstractionThis undergraduate thesis entitled synchronization district regulation of Bangkalan regency number 1 year 2015 about the head of village election manual after the decision of Supreme Constitution number 128/PUU-XIII/2015 was constituted by the polemic of the cancellation of section 33 letter g, in the constitution number 6 year 2015 about village by Supreme Constitution. Therefore, a section which regulates the domicile of the head of village candidates is canceled for the sake of law, as well as the derivatives of the law which are regional regulation which sections involve the domicile of the candidates. The kinds of research used is normative which is a regulational research that covers researches towards the principles of law. In order to answer the research problems about how the regional regulation of Bangkalan Regency synchronize towards the decision of the Supreme Constitution which cancels the section of the law concerning the domicile of the candidate. It says that every individual has a right to nominate and to defend his or her right collectively to build the society, nation, and country. Key word: Synchronization, Domicile, And Verdict