Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 54/pdt.G/2015.PN.LMG dalam perkara sengketa Tanah Pertanian antara Ali (Penggugat) dan Hj. Sri Sujinah (Tergugat) tidak bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.dan untuk mengetahui konstruksi hukum jual beli tanah secara hukum adat dalam hukum tanah nasional. Penelitian ini menggunakan Metode Normatif atau Doctrinal. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.LMG yang menyatakan sah secara hukum jual beli terhadap obyek sengketa menurut hukum adat ini kurang tepat karena dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana perbuatan hukum yang bermaksud untuk mengalihkan hak milik melalui jual beli harus dibuktikan dengan adanya akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Namun pada kenyataannya unsur jual beli belum terpenuhi Sehingga yang terjadi dalam kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan Gadai bukan Jual beli. Dan seharusnya tergugatwajib mengembalikan tanahnya kepada penggugat karena gadai terbut sudah berlangsung 10 tahun jika sesuai pasal 7 undang-undang nomor 56 tahun 1960 yang menyatakan gadai yang berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembaikan karena dianggap adanya unsur pemerasan dimana hasil yang diterima oleh pemegang gadai jauh lebih besar daripada yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai. Kata kunci : Sengketa tanah-Tanah pertanian-Terindikasi gadai

This study aims to determine whether the basis of judge consideration in Decision Number 54 / pdt.G / 2015.PN.LMG in the case of Agricultural Land dispute between Ali (Plaintiff) and Hj. Sri Sujinah (Defendant) is not contradictory to Article 7 of Law Number 56 Year 1960 About Stipulation of Land Area of Agriculture and to know legal construction of land sale and purchase of land in the customary law of national land. This research uses Normative or Doctrinal Method. The approach taken is the approach of the law (Statute Approach) and the case approach (Case Approach). The results of this study indicate that Decision Number 54 / Pdt.G / 2015 / PN.LMG which declares legally the sale and purchase of the object of dispute under customary law is not appropriate because in Article 37 of Government Regulation No. 24 of 1997 where the intended legal act To transfer ownership through sale and purchase must be proven by a deed made by PPAT (Land Titles Registrar) authorized. But in fact the element of buying and selling has not been fulfilled So what happens in the agreement between the Plaintiff and the Defendant is a Pawn is not a Sale and Purchase. And the defendant should return the land to the plaintiff because the mortgage has been ongoing for 10 years if according to Article 7 of law number 56 of 1960 which states that pledge lasting 7 years or more must be considered because there is an extortion element where the result received by the holder is much more Bigger than that which is a decent interest from a pawn Keywords: Land dispute-Farmland-Indicated pawn

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal