Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kesempatan daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi. Kewenangan dalam mengurus keuangan daerah,pemerintah daerah berusaha untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu sektor yang pelu ditingkatkan untuk menunjang penerimaan daerah adalah Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin terentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penelitian dilakukan untuk mengetahui bentuk pengaturan dalam retribusi parkir dan sanksi terhadap pelanggaran retribusi parkir. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum berupa primer, bahan hukum sekunder , metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis data penelitian hukum normatif yang diperoleh dengan cara deskriptif analisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa ketentuan Retrbusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Bojonegoro tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boonegoro Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Pasal 44 ayat (2). Bentuk pengaturan tarif yang dipungut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum, disamping itu sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan retribsui parkir Di Tepi Jalan kurang memberikan efek jera terhadap yang melakukan pelanggaran.

Local Original Income (PAD) is one of the indicators of regional opportunity in carrying out an autonomy policy.Authority in managing regional finances, local governments seek to explore the potential sources of local revenue such as local taxes and levies. One of the sectors that need to be improved to support regional revenue is Local Levies that are regional levies as payment for services or granting specific permits specifically provided and / or provided by the local government for the benefit of individuals or bodies. Therefore, the research was conducted to find out the form of arrangement in parking fee and sanction against parking fee violation. The research method used in this thesis is juridical normative by using statutory approach (statute approach). Legal material in the form of primary, secondary law material, method of analysis of legal material used is normative law research data analysis obtained by way of descriptive analysis. Based on the analysis that has been done the research results obtained that the provision of Parking Retrbusi On the Public Road In Bojonegoro District is contained in Regional Regulation Bojonegoro Regency Number 19 Year 2011 About Public Service Article 44 paragraph (2). The form of tariff arrangement that is levied is not in accordance with Regional Regulation of Bojonegoro Regency Number 19 of 2011 concerning Public Service, besides the sanction on the violation of the management of parking retribsui On the Road Edge is less giving deterrent effect against the offender.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal