Perubahan undang-undang Pemilihan Kepala Daerah serentak dilakukan 2 kali, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (perubahan yang pertama) dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 (Perubahan yang kedua). Dalam perubahannya, ternyata menimbulkan permasalahan. Contoh, dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang persyaratan calon Gubernur dengan jumlah penduduk provinsi maksimal 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)”. Kemudian persyaratan calon Gubernur ini diperberat menjadi 10% melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pemberatan syarat calon perseorangan ini secara tidak langsung mempersempit ruang dari calon jalur perseorangan untuk ikut dalam pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Terkait dengan metode penelitian, jenis penelitian skripsi ini adalah normatif, pendekatan penelitiannya adalah melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya beberapa permasalahan yang timbul akibat perubahan undang-unndang pemilihan Kepala Daerah. Misalnya, pemberatan calon dari jalur perseorangan, penerobosan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXI/2013yang menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah bukanlah rezim pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menangani kasus sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah. Maka, perlu adanya perubahan terkait Undang-Undang Pemiihan Kepala Daerah agar tidak memberatkan calon dari jalur perseorangan. Apabila sudah ada putusan dari Mahkamah Knstitusi, maka harus dilaksanakannya putusan tersebut agar tidak terjadi konflik aturan. Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah - Permasalahan - Perubahan.

Changes in legislation local elections simultaneously carried out two times, namely through Law No. 8 of 2015 (the first change) and the Law No. 10 of 2016 (Amendment of the latter). In the amendment, it turns out cause problems. For example, in Article 41 paragraph a of Law Number 1 2015 requirements for the candidates of Governors with the provincial population maximum 2,000,000 (two million) people must be supported by at least 6.5% (six and a half percent) ". Then the governor's candidate requirements worsened to 10% by Law No. 8 of 2015. The weighting requirement of independent candidates indirectly narrowing the space of the prospective path of individuals to participate in the election of the Head and Deputy Head of the Region. Associated with research methods, types of research this thesis is normative, research approach is through the approach of legislation and approach conceptual. The results of this study indicate that there are some problems that arise due to changes in legislation unndang election of Regional Head. For example, weighting candidate from individual lines, breaking through the decision of the Constitutional Court Number 97 / PUUXI / 2013yang declare that election Head Area is not regime election general so that The Constitutional Court is not competent to deal with cases of disputed election results District head. Thus, the need for changes related to Act Pemiihan Head The area should not burden candidates from individual lines. When it is no verdict Knstitusi of the Court, then the decision should be implemented in order to avoid conflict rules. Keywords: local elections - Problems - Changes.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal