Detail Karya Ilmiah

  • PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DI MADURA
    Penulis : NIKI YULIANI
    Dosen Pembimbing I : Dr.Djulaeka.S.H.,M.Hum
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi lembaga Notaris yang sebagai salah satu upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat, yang mana Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan minuta akta diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah diatur mengenai kewajiban Notaris untuk melekatkan sidikjari didalam minuta akta , dan mengkaji tentang Majelis Pengawas daerah yang berperan dalam pelaksanaan mengenai sanksi yang sesuai dengan Pasal 16 ayat 11 UUJN, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta dan perundang-undangan, tehnik pengunpulan data dengan wawancara, dan studi kepustakaan, analisis data menggunakan deskriptif analisis, Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam UUJN, Pasal 16 ayat 1 Huruf c yang berbunyi “melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta” yang wajibkan, ternyata masih ada beberapa kantor Notaris yang belum menjalankan syarat yang diberlakukan dalam pembuatan minuta akta yang diatur didalam ketentuan UUJN yang berlaku, dan pelekatan sidik jari di dalam minuta akta tersebut tidaklah berpengaruh terhadap keotentikan suatu akta itu dibuat, syarat akta otentik dinyatakan didalam Pasal 1868 BW, dan MPD selaku pengawas Notaris wilayah Madura belum pernah menerapkan sanksi mengenai ketentuan Pasal 16 ayat 1 Huruf c UUJN tersebut, dikarenakan MPD selaku pengawas Notaris hanya mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, pemberian sanksi terhadap Notaris serta pemberhentian sementara Notaris yang terbukti bersalah yang belum memenuhi aturan UUJN tersebut di lakukan oleh MPP. Kata Kunci : Kewajiban Notaris, Akta Otentik, Sidik jari

    Abstraction

    This study examines the existence of Notary institution as one of the state's efforts to create legal certainty and protection for members of the public, in which the Notary as an authorized public official in the matter of making minutes deed is required in Law Number 02 Year 2014 About Position Notary has been regulated regarding the obligation of Notary to attach the fingerprint in the minutes deed, and to study about the Regional Supervisory Board which play a role in the implementation of sanctions in accordance with Article 16 paragraph 11 UUJN, The type of research used in this research is using empirical legal research, the method of approach used in research It uses research based on facts and legislation, data collecting techniques with interviews, and literature study, data analysis using descriptive analysis, Based on the results of research indicates that in UUJN, Article 16 paragraph 1 Letter c which reads "To attach letters and documents and fingerprints to the deductions of deeds" which are required, there are still some Notary offices that have not yet applied the conditions applicable in the making of the deed Minutes stipulated under the applicable UUJN provisions, and the fingerprint adherence within the deed is not have an effect on the authenticity of a deed was made, the requirement of authentic deed is stated in Article 1868 BW, and MPD as the supervisor of Notary Madura region has never applied sanction regarding the provisions of Article 16 paragraph 1 Letter c UUJN, because MPD as the Notary's supervisor only has the authority to hold the hearing to examine the alleged violation of the Notary's code of ethics or the violation of the performance of the Notary, the imposition of sanctions against the Notary and the suspension of a Notary who is found guilty that has not fulfilled the UUJN rule is performed by MPP. Keywords: Notary Duties, Authentic Deed, Fingerprint

Detail Jurnal