Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Peningkatan jumlah TKI dan banyaknya kasus yang dialami TKI, adapun salah satunya adalah masalah deportasi TKI. Setiap TKI baik yang memiliki dokumen maupun tidak berdokumen (undocumented) mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, mulai dari proses pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi TKI terhadap tindakan deportasi dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perlindungan TKI terhadap tindakan deportasi. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun metode pendekatan penelitian adalah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) serta analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang lebih mengedepankan persoalan penempatan daripada perlindungan, sehingga konsentrasi undang-undang ini yaitu pengaturan penempatan bukan perlindungan bagi buruh migran. Secara keseluruhan kebijakan tersebut sampai saat ini belum optimal memberikan perlindungan terhadap TKI baik TKI yang berdokumen maupun TKI yang tidak berdokumen (undocumented). Hal ini dikarenakan pengaturan tentang pemulangan TKI hanya diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2004 sehingga perlindungan dirasa kurang kuat seharusnya, mengenai perlindungan TKI terhadap tindakan deportasi diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Tanggung jawab perlindungan penempatan TKI terhadap tindakan deportasi yang terjadi pada TKI merupakan tanggung jawab mutlak negara yang tidak bisa diwakilkan kepada pihak manapun. Kata Kunci : TKI, Deportasi, Tanggung Jawab Perlindungan

Indonesian migrant (TKI) is an Indonesian citizens (WNI) who fulfill the provision to work to another country for the certain time of period with a work relationship and have paid. The market of increasing TKI and many problems that happed to them, deportation is the. Every TKI whether have documen or not (indocumented), they have the same right for get the protection, start from the process of pre-occupying, during occupying, until after occupying. The aims of this study is to identify the arrangement about the law of patronage for Indonesian workers toward the measure of deportation and who to be responsible for the protection of TKI concern the deportation. The research methodology in this study is used normative legal. In this study the writer used statue approach from constitution and comparative approach along with the analysis of legal materials which used the technique of analyzing is deductive. The result of this study show that there is a weakness from the constitution number 39 year 2004 which more proposed the occupying problem than the protection of Indonesian workers, so the constitution just focused in the occupying not the protection for migrant workers. Overall, that policy until now not optimal to give the protection for TKI whether have a documen or not. It is because the disposition about the resitution of TKI only regulated from Kepres Republik Indonesia number 106 year 2004 with the result that the protection from constitution not strong enough about it concerning the deportation regulated more detail in the constitution number 39 year 2004. The responsibility of protection in occupying Indonesian workers toward deportation which occured to TKI is the state responsibility which can not be represented to any party. Key words : TKI, deportation, the responsibility of protection.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal