Detail Karya Ilmiah

  • Abstraksi

    ABSTRAK Pemerintah kabupaten memikiki kewenangan penuh untuk melakukan penindakan hukum dan penerbitan surat izin penambangan pasir galian C. Jika terjadinya penambangan pasir galian C berada disatu lokasi Kabupaten/kota dalam satu provinsi. Akan tetapi kabupaten tidak mempunyai kewenangan untuk membuat aturan sendiri yaitu berbentuk peraturan daerah, melainkan di bawah kekuasan pemerintah Provinsi. Penelitian yang digunakan adalah adalah jenis yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan asas-asas hukum dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus. Hasil dari analisa mengenai penambangan pasir galian C yang ada di kecamatan ambunten akan dapat penambah pengetahuan di bidang akademik, dan dapar menambah refrensi terkait kasus penambangan yang sedang berlangsung. Kata kunci: Penindakan hukum, Penindakan hukum penambangan pasir galian C, Penindakan hukum di Kabupaten Sumenep.

    Abstraction

    ABSTRACT District government has full authority to conduct legal action and issuance of excavation mining permit C. If the occurrence of sand mining C is located in one location District / city in one province. However, districts do not have the authority to make their own rules in the form of local regulations, but under the authority of the provincial government. The research used is a normative juridical type that is legal research conducted by examining library materials and legal principles by using statute approach (statute approach) and case approach. The results of the C sand sand mining analysis in the ambunten subdistrict will be able to increase the knowledge in the academic field, and can add refrentions related to the ongoing mining case. 58 Keywords: Legal Action, Legal Action Of Sand Mining C Mining, Law Enforcement In Sumenep Regency.

Detail Jurnal