Detail Karya Ilmiah

  • HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN
    Penulis : ROFIAH
    Dosen Pembimbing I : Dr. Wartiningsih, S.H., M.H.
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    Kasus kejahatan seksual yang menimpa anak membuat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 memuat jenis sanksi baru yaitu pengumuman identitas pelaku, tindakan kebiri dan pemasangan chip yang akan diterapkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan beberapa ketentuan. Tindakan kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual juga disertai dengan alat pendeteksi elektronik setelah terdakwa menjalani pidana pokok. Tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual tidak sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, karena tidak hanya hukuman pokok yang harus dijalani namun juga tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk mengawasi mantan terpidana kejahatan seksual. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian teoritis, dan metode pendekatan yang digunkan yaitu pendekatan konseptual dengan bahan hukum skunder berupa buku, artikel, jurnal tentang kebiri, pendapat para ulama berkaitan dengan kejahatn seksual dan kebiri. Teori keadilan menurut para ulama menunjukkan bahwa tindakan kebiri tidak sesuai dengan keadilan, karena tidak berdasarkan fungsi dan hak-nya terlebih keadilan bagi pelaku kejahatan seksual. Pelaksanaan hukuman kebiri merupakan hukuman yang tidak pantas dan tidak wajar untuk diterapkan. Pemerintah harus mengkaji ulang terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan banyak aspek baik aspek psikologis maupun hak asasi manusia. Kata Kunci : Kejahatan seksual, Kebiri, Keadilan

    Abstraction

    Sexual offense cases affecting children make the government issue Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 on Amendment of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection. Perppu No. 1 of 2016 contains new types of sanctions, namely the identity of the perpetrators, the actions of the chips and the installation of chips to be applied to the perpetrators of sexual crimes against children under certain conditions. Chemical misconduct handed down to sexual offenders was also accompanied by electronic detectors after the defendant underwent a principal penalty. Chemical acts against sexual offenders are not in accordance with the legal objectives of justice, because not only the basic punishment that must be lived but also the actions of chemistry and the installation of electronic detection equipment to supervise the former convicted sex crimes. Writing this thesis uses theoretical research, and the approach method used is the conceptual approach with secondary law materials in the form of books, articles, journals about kebiri, opinions of scholars related to kejahatn sexual and kebiri. The theory of justice according to the scholars suggests that the act of the left is not in accordance with justice, because it is not based on its function and its rights, especially justice for the perpetrators of sexual crimes. The execution of the punishment of the noble is an improper and unnatural punishment to be applied. The government should review the related Perppu No. 1 of 2016 which has been determined by considering many aspects both psychological and human rights aspects. Keywords: Sexual Crime, chemistry, Justice

Detail Jurnal