Dari hari ke hari permasalahan anak-anak di Kota Pamekasan semakin meningkat dan semakin beragam pula permasalahannya yang menyebabkan mereka tergolong sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ragamnya permasalahan dari kasus kejahatan sexsual, pencurian, perkelahian, pencurian, penjambretan sampai kasus narkoba. Tantangan yang terberat dalam penyelesaian berbagai kasus tersebut antara lain tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung, alat penegak hukum yang responsive terhadap anak seperti tersedianya penyidik (polisi) anak, jaksa anak dan hakim anak dan pendamping anak atau pekerja sosial. Penelitian ini menggunakan metode empiris, sedangkan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan (1) Bahwa penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diterapkan sebagaimana yang menjadi amanah dari UU-SPPA, yaitu dilaksanakannya Diversi sebagaimana yang telah di atur dalam UU-SPPA dan juga Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan; (2) Selama proses hukum berlangsung ABH tidak ditahan namun diserahkan kepada orang tua, jika orang tua tidak bersedia atau mengingat kondusifitas masyarakat lingkungan ABH tidak terjamin, maka ABH diamankan di Polres atau Polsek, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan ketentuan pasal 30 UU-SPPA; (4) pelaksanaan putusan hakim tidak dilaksanakan dengan sempurna karena lembaga yang seharusnya sudah ada dan siap untuk menerima ABH ternyata belum terbentuk, seperti lembaga latihan kerja, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA). Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Anak, Pengadilan Anak

From day to day problems of children in the city of Pamekasan increasing and increasingly diverse also the problems that cause them classified as the Child Faced With the Law (ABH). Various problems from sexsual crime cases, theft, fights, theft, mugging and drug cases. The toughest challenges in resolving these cases include the lack of supporting facilities and infrastructure, law enforcement tools that are responsive to children such as the availability of child investigators, child prosecutors and judges and child counselors or social workers. This research uses empirical method, while data collection procedure used in this research is interview. The results showed (1) That the application of Law no. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System has been applied as the mandate of UU-SPPA, namely the implementation of Diversi as regulated in UU-SPPA and also Supreme Court Regulation no. 4 year 2014 on Guidelines for Implementation of Diversity in the Criminal Justice System of Children. Starting from the level of investigation, prosecution and court; (2) During the legal process the ABH is not detained but submitted to the parents, if the parents are unwilling or remember the condition of the ABH community is not guaranteed, the ABH is secured in Polres or Polsek, this is in line with the provisions of Article 16 paragraph (3) of Law No. 23 of 2002 on Child Protection and the provisions of Article 30 of the UU-SPPA; (4) the execution of judges' rulings is not carried out properly because the institutions that are supposed to be available and ready to accept the ABH have not yet formed, such as work training institutions, Lembaga Pengelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA). Keywords: Diversi, Juvenile Justice System, Juvenile Court

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal