Desa merupakan unit terendah yang paling berdekatan dengan masyarakat dalam menjalankan pemerintahannya. Sejak dahulu pemerintahan desa telah ada sebelum sistem pemerinatahan itu ada. Dalam pengaturannya sistem pemerintahan di indonsia terbagi atas pemerintahan pusat dan daerah. pemerintahan desa yang sejak dahulu telah memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat berdasarkan asas otonomi serta memilki kewenangan yang berbeda dengan pemerintahan daerah kabupaten yaitu kewenangan berskala lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan di indonesia. Negara indonesia yang terdiri dari berbagai daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. pemerintahan desa yang sejak dahulu telah memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat berdasarkan asas otonomi serta memilki kewenangan yang berbeda dengan pemerintahan daerah kabupaten yaitu kewenangan berskala lokal. Pemerintahan desa dalam kedudukannya berada dibawah pemerintahan daerah kabupaten dan menjadi sistem pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di indonesia. Hubungan kewenangan antara keduanya pemerintahan daerah kabupaten sebagai pemberi mandat untuk menjalankan tugas yang semestinya dijalankan oleh pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum Normatif, yaitumemahami azas-azas dalam peraturn perundang-undangan. Adpun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kata Kunci : Kedudukan, Pemerintahan Desa, Kewenangan.

The village is the lowest unit closest to the community in running its government. Since long ago the village administration has existed before the system of government existed. Management governance system in indonsia divided into central and local government. Village administration which has long had the right and obligation to run its system of government based on the right of origin and custom based on the principle of autonomy and have different authority with local government districts namely local-scale authority. This study aims to determine the position of village government in the government system in Indonesia. Country Indonesia which consists of various provinces and districts of the city. Village administration which has long had the right and obligation to run its system of government based on the right of origin and custom based on the principle of autonomy and have different authority with local government districts namely local-scale authority. Village government in its position is under the district government and becomes the lowest governmental system in the government system in Indonesia. The relationship of authority between the two district governments as the mandator to carry out the duties that should be run by the local government. The research method used in the writing of this thesis is Normative legal research method, which understands the principles in peraturn legislation. The approaches used are the legislative approach and the conceptual approach. Keywords: Position, Village Government, Authority.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal