Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh sebuah proses pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden yang di awali dengan usulan pendapat DPR. keduanya merupakan lembaga Negara yang memiliki kedudukan sejajar menurut UUD NRI 1945. Selain kedua lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga Negara yang sejajar. seperti MK, KY, BPK, MPR dan lain-lain. Pada prinsipnya semua pejabat Negara yang melanggar hukum dapat di berhentikan. Hal yang berbeda di sini yaitu ketika Presiden dan/atau wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atas pendapat DPR yang di mohonkan kepada MK. Proses pemberhentian tersebut harus di awali dengan pendapat dari DPR yang di ajukan kepada MK. Karena dari semua lembaga Negara yang ada, hanya DPR yang pendapatnya dapat di proses di Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang di gunakan adalah statute aproach dan konseptual aproach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Presiden mengikat dan wajib di laksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 7B ayat (4) UUD RIR 1945. MK dalam hal ini berkewajiban untuk memberikan putusan terhadap pendapat tersebut sesuai amanat UUD NRI 1945. Jika MK menolak untuk melakukan kewajibannya, maka hakim MK akan di berhentikan secara tidak hormat dengan di tetapkan oleh Presiden atas permintaan ketua MK. Kata kunci: Pendapat, Kewajiban, akibat

1543/5000 Writing this thesis in the background backs by a process of dismissal of the President and / or Vice President which begins with the opinion of the House proposal. both of which are state institutions which have a parallel position according to the constitution NRI 1945. In addition to these two institutions there are still some state institutions are aligned. such as MK, KY, CPC, MPR and others. In principle all State officials who violate the law can be at Stop. The different thing here is when the President and / or Vice President is alleged to have violated the law on the opinion of the Parliament which ask for the Court. The dismissal process should begin with the opinion of the House of Representatives who submitted to the Court. Because of all the state institutions, only the House of Representatives whose opinion can be in the process in the Constitutional Court. This research method using normative law research to approach the problem in use is the statute aproach and conceptual aproach. The results of this study indicate that the strength of the legal opinion of the House of Representatives related to alleged violations of the law the President and / or President of binding and must be carried out by the Constitutional Court as set in Article 7B of paragraph (4) Constitution RIR 1945. The Court in this case is obliged to provide the decision on the opinion as mandated by the Constitution NRI 1945. If the Court refuses to perform its obligations, the Constitutional Court judges will be in Stop dishonorable to set by the President at the request of the chairman of the Constitutional Court. Tags: Opinion, liabilities, due to

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal