Sebagai aktor pahlawan devisa Negara, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang merupakan pekerja berasal dari Indonesia serta menghasilkan barang atau jasa dan mendapatkan upah di Negara lain. Sudah seharusnya para TKI mendapatkan Perlindungan secara utuh, sebagai timbal balik antara pemerintah terhadap TKI baik dari pra penempatan, penempatan, sampai purna penempatan. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal tanggung jawab terhadap TKI yang mengakibatkan permasalahan, dan realita perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pamekasan terhadap TKI. Penelitian ini memaparkan tentang pemilahan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap TKI serta peran pemerintah kabupaten Pamekasan dalam melindungi TKI yang berasal dari kabupaten tersebut. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris di beberapa instansi yang bertanggung jawab atas TKI di kabupaten Pamekasan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil dari penelitian ini, terdapat pemilahan tanggung jawab dalam melindungi TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Serta realita perlindungan TKI asal kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan terdapat berbagai permasalah mulai dari banyaknya TKI nonprosedural, deportasi, dan lain sebagainya. Kata Kunci : TKI, Perlindungan TKI, Pemerintah Daerah

Role as foreign exchange’s heroes, Indonesian migrant workers which come from Indonesian and also produce goods and services that obtain wages in other country. Indonesian migrant workers should have been get fully protection as mutual advantages beetwen government for Indonesian migrant workers, such as pre-placement, during placement, post-placement. A lack of coordination beetwen central government and local government is responsibility of Indonesian migrant workers resulting problems and real protection which conduct by local government of Pamekasan district to Indonesian migrant workers. The research describe about sorting process of responsibilty beetwen central government and local government to Indonesian migrant workers, and role of Pamekasan district government in protecting Indonesian migrant workers which come from their district. Method of this research used empirical research in several agency which responsible for Indonesian migrant workers in Pamekasan district, reviewing applicable term of law and what fact was happened on it’s society Reseach result, there is sorting process in protecting Indonesian migrant workers which conduct by central government and local government. As well as the real protection of Indonesian migrant workers from Pamekasan district government occured various problem such as a lot of nonprocedural, deportation, and many more Keywords : Indonesian migrant workers, Protection of Indonesian migrant workers, Local government

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal