Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas dapat membawa pengaruh pula pada konsep perlindungan konsumen secara global dengan keberadaan konsumen yang majemuk. Permasalahan terkait tidak adanya larangan bagi anak yang berkedudukan sebagai konsumen perfilman untuk dapat menonton film dewasa oleh pihak pertunjukan film di bioskop menimbulkan permasalahan bahwa apakah tindakan pihak pertunjukan film tersebut merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan siapakah pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi pelanggaran oleh pihak pertunjukan film di bioskop. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan pihak pertunjukan film yang tidak memberikan larangan kepada anak untuk menonton film dewasa di bioskop merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pihak yang dibebankan tanggung jawab terhadap adanya pelanggaran oleh pihak pertunjukan film di bioskop selaku pelaku usaha perfilman adalah pelaku usaha perfilman itu sendiri yang berstatus badan hukum perseroan. Terhadap status badan hukum tersebut, maka berlaku pula tanggung jawab secara vicarious liability dan corporate liability atas kerugian secara immaterill yang ditanggung oleh anak yang berkedudukan sebagai konsumen perfilman. Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Film Dewasa, Tanggung Jawab Korporasi

On the global economic situation and the era of free trade can be an impact on the concept of consumer protection globally with the consumer compound. Problems about do not have prohibition to children as the consumer of film to watch the adult movies from a business of cinema in theaters can causes problems that what the action of business of cinema with do not give prohibition for children to watch the adult movies in the cinema is a violation of the provisions of the Consumer Protection Law and who have the responsibility for the violation which doing of business of cinema. This study is a normative method which uses the law approach with data collection by using primary and secondary law materials. The data that have been collected is analyzed by using the descriptive analytical method. The study concluded that the actions of businesses of cinema that do not give the prohibition to children to watch the adult movies in the cinema is a violation of the provisions in Article 8 paragraph (1) letter e of Consumer Protection Law. For the responsibility of violations by the business of cinema is the business of cinema it self with the legal entity status of the company. About the legal entity status, it also applicable the vicarious liability and corporate liability against immaterill losses by the child as a consumer of film.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal