Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lembaga yang berperan dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) di Kabupaten Bangkalan, peran dari masing-masing lembaga tersebut, serta memberikan rekomendasi pembenahan peran dan hubungan antar lembaga tersebut. Penelitian dilakukan pada bulan Februari - Mei, dengan penentuan responden menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, FGD, dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis mengunakan analisis Deskriptif Kualitatif, yang terdiri dari reduksi data, display data, dan verifikasi. Berdasarakan hasil identifikasi, terdapat 7 lembaga yang berperan dalam PKA di Kabupaten Bangkalan, yaitu; Bappeda, Dispertanak, Dishutbun, BKP3, Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindag, dan Dinas PU. Upaya yang telah dilakukan oleh 7 lembaga-lembaga tersebut sejauh ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Kurangnya koordinasi antar lembaga, keseriusan dari Pemerintah Daerah, serta adanya tumpang tindih pelaksanaan wewenang antar SKPD menjadi alasan belum optimalnya pelaksanaan program PKA di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu peneliti merumuskan rekomendasi pembenahan peran dan hubungan antar lembaga yang berperan, agar terjadi alur koordinasi yang jelas dan benar, sehingga Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Bangkalan bisa berjalan sesui tujuan yang diharapkan. Kata kunci: Peran pemerintah daerah, lembaga, agropolitan

This research aims to find an institution that plays a role in Development of Agropolitan in Bangkalan, the role of each of these institutions, as well as providing recommendations revamping roles and relationships between these institutions. The research was conducted in February to May, with the determination of the respondents using purposive sampling. The data collection was done by interview, FGD, and observation. Data were analyzed using descriptive analysis Qualitative, which consists of data reduction, data display, and verification. Based on the identification result, there are seven agencies that play a role in Development of Agropolitan in Bangkalan, namely; Bappeda, Dispertanak, Dishutbun, BKP3, Cooperative and SMEs, Industry and Trade, and the Department of Public Works. Efforts that have been made by 7 tutions the agency has so far not shown the optimal results. Lack of inter-agency coordination, the seriousness of the Local Government, as well as their the exercise of powers overlap between SKPD be the reason yet to optimize the implementation of Development of Agropolitan’s program in Bangkalan. Therefore, the researchers formulate recommendations revamping roles and relationships between institutions that play a role, to enable the flow of clear coordination and correct one, so the Development of Agropolitan in Bangkalan could running as expected goals. Keywords: The role of local governments, institutions, agropolitan

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal