Dewi Ulfaniyah Syariati, Mekanaisme Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Lanjut Usia (Dinas Sosial) Tahun 2014 di Kabupaten Sumenep. Dibawah bimbingan Yuni Rimawati, S.E.,M.S.Ak.,Ak.,C.A. Maksud dilakukan observasi ini adalah untuk mengetahui mekanisme perencanaan penganggaran dan pelaporan kegiatan pembinaan kesejahteraan lanjut usia (Dinas Sosial) tahun 2014 di Kabupaten Sumenep, apakah telah sesuai dengan RPJMD 2011-2015 dan RKPD 2014 Kabupaten sumenep. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deduktif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer (interview dan data dokumentasi) dan data sekunder (Literatur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku). Hasil penelitian tersebut bahwa dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan kegiatan pembinaan kesejahteraan lanjut usia telah sesuai dengan RPJMD dan RKPD. Karena dalam dokumen tersebut kegiatan lanjut usia masuk dalam PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) yang membutuhkan perhatian dati Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Simpulan observasi ini adalah pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan lanjut usia berjalan sesuai dengan rencana yang telah di rencanakan. Dan sesuai dengan pedoman RPJMD, RKPD, UU no 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Kata Kunci: Perencanaan, Lanjut Usia, PMKS

Dewi Ulfaniyah Syariati, Mekanisme Planning, Budgeting, and Reporting activities welfare development of the elderly (social affairs agency ini Kabupaten Sumenep) year 2014. Under guidance Yuni Rimawati, S.E., M.S.Ak.,Ak.,CA. Mean this observation is to find budgeting process palnning mechanism and activities welfare devolopment of elderly (social affairs agency) year 2014. A technique used in this research was the qualitative method deductive. A source of the data used consisting ofprimary data ( interview and data documentation) and secondary data (literature and the current regulation). The research that in palnning, budgeting and responting activities welfare development of elderly was in line wiht RPMJD and RKPD. Because in teh document elderly activities inckuded PMKS (people with social welfare proplems) requiring attention of regional government and in accordance with law the act number 13 year 1998 about the welfare of elderly. Drawing conclusions observation this is the implementation of the activities of the establishment of the welfare of elderly walk in accordance with the plan which has a plan. And in accordance with guidelines RPJMD, RKPD, act number 13 in 1998 about the welfare of elderly. Password: planning, elderly, PMKS

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal