Nurul Fiddiyah Rochman, Menelusuri Kesiapan Pengalihan Kewenangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajak Daerah (Studi Kabupaten Lamongan). Dibawah bimbingan Dr. Siti Musyarofah, SE., M.Si., Ak., CA dan Nurul Herawati, SE., M.Si. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kesiapan daerah Lamongan dalam menerima pengalihan kewenangan BPHTB menjadi pajak daerah serta mengurai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan upaya apa yang sudah dilakukan dalam mengoptimalisasikan BPHTB di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa informan (kepala P2D) dan KPP Lamongan dengan metode wawancara semi structure interview. Sumber sekunder berupa peraturan-peraturan, dokumen maupun data-data terkait dengan pengalihan kewenangan BPHTB. Hasil penelitian studi ini adalah dari keenam indikator kesiapan tidak sepenuhnya terlaksana. Aplikasi E-BPHTB dalam sarana prasarana tidak memenuhi bobot kriteria dan tidak adanya mobil operasional. SDM yang masih perlu banyak pelatihan, pendidikan dan bimbingan lagi. Kerjasama lanjut dengan KPP. Perbaikan keputusan kepala daerah. Dan terlaksananya penyusunan SOTK pemungutan BPHTB, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, kerjasama dengan pihak terkait dan pembukaan rekening BPHTB pada bank yang sehat. Kata kunci: BPHTB, Kesiapan Daerah.

Nurul Fiddiyah Rochman, explore the readiness transfer of Authority Land Building Acquisition (BPHTB) be local tax (District Study Of Lamongan) . Under the guidance of Dr. Siti Musyarofah, SE., M.Si, Ak., CA and Nurul Herawati, SE., M.Si. The purpose of this research is to determine the shape of the region’s readiness of Lamongan receiving the transfer of Authority Land Building Acquisition be local tax and analyze constraints faced by local government and what efforts which already to optimize BPHTB in District of Lamongan. This research was conducted using qulitative case study. Data collection techniques using primary and secondary sources. Primary sources in the form of informant (Head of P2D) and KPP Lamongan by semi structure interview. Secondary sources in the form of regulations, document or daa that relate the transfer of BPHTB. The result of research studies of the six readiness indicators was not fully implemented. Aplication of E-BPHTB in infrastructure doesnot meet the criteria weights and car operation. Human reseach which still needs lot of training, education and guidance again. Further cooperation with KPP. Improvement of regional head decisions. And implementation of preparation the organizational structure and working procedures reaping of BPHTB, local regulation number 12 years 2010, cooperation with relevant parties and account opening BPHTB on the good bank. Keywords : BPHTB, Readiness of the region

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal