Detail Karya Ilmiah

  • PENGEMBANGAN PENGATURAN INVESTASI KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BANGKALAN
    Penulis : Desi PantaswatI, S.H.
    Dosen Pembimbing I : Dr. Mufarrijul Ikhwan, SH, MHum
    Dosen Pembimbing II :Dr. Murni, SH, MHum
    Abstraksi

    Pariwisata adalah salah satu sektor utama yang dapat meningkatkan Pendapatan Alokasi Daerah Kabupaten Bangkalan, tetapi hingga saat ini hal tersebut masih belum dioptimalkan pemanfaatannya dalam mengembangkan investasi Pemerintah dibidang usaha pariwisata Kabupaten Bangkalan, selain hal tersebut berkaitan dengan prosedur perijinan di bidang usaha pariwisata yang masih belum jelas berkaitan dengan kewenangan yang berhak mengeluarkan ijin dibidang usaha pariwisata. Berdasarkan alasan tersebut maka perlu dirumuskan permasalahan hukum yang muncul mengenai bentuk investasi pemerintah di daerah kabupaten bangkalan untuk meningkatkan bidang usaha pariwisata di Kabupaten Bangkalan beserta dengan prosedur perijinan pariwisata yang menunjang untuk peningkatan dibidang usaha pariwisata Kabupaten Bangkalan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta (fact approach), berdasarkan kejadian yang berlangsung di lapangan. Lokasi penelitiannya Kabupaten Bangkalan dengan Populasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dan menggunakan 3 (tiga) sample instansi Pemerintah Daerah. Jenis data yang digunakan data primer, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan Penelitian lapangan dengan menggunakan purposive sampling. Alat pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan metode penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa investasi pemerintah yang diterapkan di daerah Kabupaten Bangkalan adalah Investasi secara langsung, dan terdapat 2 (dua) versi prosedur perijinan dibidang usaha pariwisata pertama berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomr 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan yang Kedua berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Kata Kunci : Bentuk Investasi Pemerintah secara langsung, Bidang usaha Pariwisata, dan Pelaksanaan Perijinan dibidang usaha pariwisata.

    Abstraction

    Tourism is one of the main sectors that could increase Income Allocation Regional Bangkalan, but until now it has still not optimized utilization in developing the Government's investment in the field of tourism businesses Bangkalan, in addition it relates to the licensing procedures in the tourism business is still unclear relating to the authority entitled to issue licenses in the field of tourism businesses. For that reason it is necessary to formulate the legal issues that arise concerning the form of government investment in Bangkalan district to improve the tourism industry in Bangkalan along with the licensing procedures that support tourism to the increase in business, Bangkalan regency tourism. The research method used is empirical legal research with the approach of the fact (fact approach), based on the events that took place in the field. The location study by Population Bangkalan Bangkalan District Government and 3 (three) sample local government agencies. Data used primary data, data collection techniques and process data used are literature research and field study using purposive sampling. Data collection tool that is the study of documents and interviews, data analysis used is qualitative data analysis. Based on research methods, it can be concluded that the government's investment is more appropriately applied in the area of Bangkalan is the investment directly, and there are two (2) versions of licensing procedures in the field of tourism businesses first by the Regional Regulations Bangkalan No. 15 Year 2003 on Implementation of Tourism and the second based Tourism Ministerial Regulation No. 18 Year 2016 on Business Registration Tourism. Keywords: Forms of direct government investment, business field Tourism, and Licensing Procedures in the field of tourism businesses.

Detail Jurnal