ABSTRAK Pemilhan Kepala Desa merupakan sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa yang berada ditangan Kepala Desa. Pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang pantas menjadi kepala desa. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga seluruh rangkaian dan tahapannya mulai dari pembentukan panitia sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 2 ayat 1 bahwa pemilhan Kepala Desa dilakukan secara serentak. Peraturan ini adalah supaya lebih efektif dan menghemat anggaran Desa/daerah. Akan tetapi pelanggaran didalam pilkades sering terjadi, terutama di dalam pemilihan Kepala Desa Tlagah. Dan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses berjalannya pilkades di Desa Tlagah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif, Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 antara lain: rendahnya tingkat kepatuhan Panitia, ketidak tegasan dari Panitia, rendahnya tanggung jawab Panitia, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan dalam pelaksanaan pilkades dan adanya anggapan bahwa pelanggaran yang ada yaitu terutama yang berkaitan dengan politik uang sudah merupakan suatu yang wajar dan membudaya dalam pemilihan Kepala Desa. Kata kunci : Pemilihan Kepala Desa – Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015.

ABSTRACT Election of a village chief or a change means a continuation of the village administration in the hands of the chief. Pilkades expected to meet the wishes and expectations of certain rural communities, to appoint the candidate who deserves to be the head of the village. Democratic party committed smallest area level was basically regulated by Law No. 6 of 2014 concerning the village. So the whole series and stages ranging from the formation of the committee until the inauguration of the elected village chief is expected in accordance with the provisions that have been defined. In accordance with local regulations Sampang No. 1 of 2015 on the Election of the Village Head of article 2, paragraph 1 that the election of the Village Head conducted simultaneously. This regulation is to be more effective and save budgets village / area. But in the elections and violations often occur, particularly in the selection of the Village Head Tlagah. And this thesis aims to find out the process of the passage of the elections and in the village Tlagah. This type of research used in this thesis is normative research, The approach used is a conceptual approach. The results showed that the factors that influence the occurrence of violations in the administration of the Village Head Election Tlagah Banyuates District of Sampang Regency Regional Regulation No. 1 Year 2015 include: lack of compliance on the Committee, lack of sharpness of the Committee, lack of responsibility of the Committee, lack of public knowledge about the rules- and the rules in the implementation of the elections and the assumption that existing violations are mainly related to the politics of money already is a natural and cultured in the selection of the chief. Keywords: Village Head Election - Sampang District Regulation No. 1 of 2015.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal