Detail Karya Ilmiah

  • KEABSAHAN SURAT-SURAT PENGANTAR YANG DIKELUARKAN OLEH RT/RT SEBAGAI SYARAT UTAMA DALAM PENGURUSAN KEPENDUDUKAN
    Penulis : GUNTUR SAKTIAWAN
    Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman pembentukan organisasi lembaga ketahanan masyarakat, rukun warga dan rukun tetangga adalah dasar dari lembaga rukun tetangga dan rukun warga. Didalam peraturan tersebut dimuat pengertian, tujuan pembentukan dan kedudukan dari lembaga rukun tetangga dan rukun warga. Berdasarkan Peraturan tersebut, lembaga rukun tetangga dan rukun warga bukanlah merupakan lembaga Negara akan tetapi lembaga kemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena pembentukan lembaga rukun tetangga dan rukun warga yang bisa disebut dengan RT/RW berdasarkan musyawarah warga setempat yang berada diwilayah kelurahan tertentu. Disebut sebagai sebagai lembaga kemasyarakatan juga karena pendapatan atau gaji yang diterima oleh RT/RW ini berasal dari sumbangan kas desa atau kelurahan setempat. Dalam hal pengurusan kependudukan, surat-surat yang diterbitkan oleh lembaga RT/RW ini menjadi salah satu syarat utama yang harus dilengkapi. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil menyebutkan hampir 9 peristiwa kependudukan yang memerlukan surat pengantar dari lembaga RT/RW. Ini menunjukan bahwa fungsi dari lembaga RT/RW sangat besar. Surat-surat yang dikeluarkan dari lembaga kemasyarakatan dijadikan syarat untuk peristiwa kependudukan yang sangat mendasar dalam masalah kependudukan. Ini harus diluruskan bagaimana kedudukan dari lembaga RT/RW ini, apakah termasuk lembaga Negara atau lembaga kemasyarakatan. Hal tersebut dapat menjadi landasan bagaimana pengawasan kerja yang dilakukan oleh lembaga RT/RW. Karena pengawasan akan memberikan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanakan kerja. Pengwasan yang baik akan menimbulkan kinerja yang baik juga. Kata kunci: kedudukan lembaga RT/RW – surat pengantar RT/RW – pengawasan lembaga RT/RW.

    Abstraction

    Surabaya City Regional Regulation No.15 of 2003 about the establishment guidelines for the endurance organizations of community, citizens association, and neighborhood association are the foundation of the citizens association, and neighborhood association. The rules contained the meaning, the purpose of the establishment and position of the citizens association, and neighborhood association. According to the regulations, citizens association, and neighborhood association are not state institutions but social institutions. This is due to the establishment of the citizens association, and neighborhood association as known as RT/RW based on the deliberation of local residents who live in the territory of certain villages. Known as a social institution because the income and salary received by RT/RW is derived from cash donations village or local district. The arrangement in terms of population, the letters published by RT/RW institutions have become one of the main requirements that must be completed. In the Indonesian Presidential Regulation No. 25 of 2008 concerning the requirements and procedures for population registration and civil registration states nearly 9 residence events require an introduction letter from RT/RW institutions. It shows that the functions of RT/RW institutions are very large. The letters published from civil society are used as a condition for the very basic demographic events in a population problem. It should be clarified how the position of RT/RW institutions, including whether State agency or social institution. It can be the basis of how supervision of the work done by RT/RW institutions. Because the supervision will provide evaluation and improvement in implementing the work, good supervision will lead to a good performance too. Keywords: The position of RT/RW institutions, Introduction letters of RT/RW, Supervision institution of RT/RW. ?

Detail Jurnal