Skripsi ini berbicara tentang “Tindakan Penembakan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tersangka Dalam Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Terorisme” dimana sistem penangkapan yang sering terjadi saat ini kususnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Densus 88 dalam melakukan proses penangkapan tersangka ataupun terduga Terorisme yang tidak memandang Asas Praduga Tidak Bersalah, melanggar atauran norma-norma yang ada, dan Hak Asasi Manusia (HAM) meengenai hak untuk hidup yang diatur dalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan cara melakukan penembakan mati terhadap orang yang belum tentu bersalah, yang statusnya masih tersangka terkait tindak pidana terorisme tanpa menjalani suatu proses peradilan yang diputuskan oleh hakim bahwa orang tersebut memang bersalah atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, kasus-kasus penembakan mati terhadap tersangka terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 dan putusan pengadilan. Jika skripsi ini ditarik kesimpulannya bahwa tugas dari Densus 88 adalah menangkap dan menahan tersangka terorisme, bukan malah menembak dengan sewenang-wenang terhadap pelaku yang masih statusnya tersangka belum tentu bersalah, karena dalam tata cara penangkapan semuanya telah diatur dalam undang-udang atau norma-norma yang ada, jika aparat penegak hukum khususnya Densus 88 melakukan hal tersebut maka aparat penegak hukum tersebut telah melanggar asas praduga tidak bersalah, melanggar Hak Asasi Manusia, dan melanggar aturan yang ada, maka atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum Pidana mapun hukum dalam kesatuannya sebagai Polri. Kata kunci : Detasemen Khusus 88 Anti Teror

Skripsi this talk about "The shooting by law enforcement officers against suspects in criminal acts of terrorism" which the system the arrests often occur when this in particular silakukan by the law enforcement officials, especially the Special Detachment 88 for the process of catching a suspect or suspects of terrorism do not see the presumption of innocence, violate norms and human rights of the right to life in the constitution of the republic of indonesia in 1945 with how to do the shooting death of people are not necessarily guilty, whose status is still a suspect related to criminal acts of terrorism without undergoing siatu the process peradilam to decide by the judge that the person is guilty or not. The research method used is the research legal normative, which is the study who used the rule of law, the publication of laws include textbooks, dictionaries of law, cases of the shooting death of a suspect of terrorism conducted by the Special Detachment 88 and the court's decision. So the thesis is drawn the conclusion that the task of detachment 88 is to capture and hold terrorism suspects, not by shooting fear of the perpetrators are still the suspect status is not necessarily guilty, because in the procedures of arrest have all been regulated in law or norms that, if the law enforcement officials, especially of detachment 88 to do so has violated the principle of presumption of innocence, the Human Rights, and melanggat the rules are there, then for his actions law enforcement officers can manage in criminal law and in unity as the police. They key word : of the special 88 against the terrorists

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal