ABSTRAK Pada Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang didalamnya terdapat tanah wakaf dan bangunan masjid, latar belakang permasalahan skripsi pengadaan tanah tersebut bertujuan membebaskan harta benda wakaf berupa lahan tanah serta bangunan masjid untuk dipergunakan demi kepentingan umum, sesuai dengan undang-undang pengadaan tanah. Untuk pembangunan infrastruktur di masyarakat, berupa pembangunan pelebaran yang dilakukan pemerintah kota surabaya. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini memiliki fungsi melihat hukum dalam arti nyata dimasyarakat, dengan pendekatan nyata. Maka permasalahan hukum yang dikemukakan adalah kendala yang dihadapi terkait proses pelebaran jalan yang terdampak tanah wakaf tersebut. Pertama terkait berkas atau surat yang menyatakan hak milik atas tanah wakaf tersebut belum dipenuhi oleh pemerintah. Kedua terkait dengan proses gantirugi yang menurut nadsir serta pengurus masjid tidak sesuai dengan janji maupun aturan yang berlaku serta menyalahi aturan yang ada terkait proses dan gantirugi, nadsir serta pengurus masjid dan masyarakat merasa dirugikan. Dapat disimpulkan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terkendala tanah wakaf berupa masjid tersebut tidak berjalan dengan baik dan benar, sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan, saran penulis pemerintah memberi ganti kerugian yang layak dan mengikuti proses tahapan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta aturan yang berlaku. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Wakaf, Kepentingan Umum.

ABSTRACT In this thesis the writer raises the issue of land acquisition for public purposes which includes waqf land and mosque buildings, the background of the thesis issue of land acquisition is to free waqf property in the form of land and mosque buildings to be used in the public interest, in accordance with the law land acquisition. For infrastructure development in the community, in the form of widening construction by the Surabaya city government. The research method used is empirical legal research. This research has the function of seeing the law in a real sense in the community, with a real approach. Then the legal problems raised are the obstacles faced related to the widening of the road affected by the waqf land. First is related to the file or letter stating that the ownership rights over the waqf land have not been fulfilled by the government. The second is related to the process of compensation that according to the nadsir and the mosque management is not in accordance with the promises and regulations and violates the existing rules related to the process and compensation, non-residents and mosque administrators and the community feels disadvantaged. It can be concluded that the process of land acquisition for public interests constrained by waqf land in the form of the mosque is not going well and correctly, so that many parties feel disadvantaged, the government's writer's advice provides proper compensation and follows the stages of the process determined by the laws and regulations applicable. Keywords: Land Procurement, Waqf, Public Interest.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal