Detail Karya Ilmiah
-
PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945Penulis : DENNY MAULANADosen Pembimbing I : ENCIK MUHAMMAD FAUZAN, SH., L.LM.Dosen Pembimbing II :Abstraksi
Kita dapat memahami bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dimana segala wujud dari peraturan Perundang-undangan berpedoman pada konstitusi tersebut. Kita mengetahui di Indonesia terdapat sistem jaminan sosial yang di dasari oleh Undang-undan Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dari hal ini penulis tertarik untuk menganalisa Undang-undang sistem jaminan sosial tersebut dikarenakan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terdapat ketidak samaan dengan makna jaminan sosial yang ada di konstitusi dengan Undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar dari segala Perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian yang ditemukan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak sesuai dengan konsep amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28-H, terutama pada Pasal 1 dan 3 sangat jelas bahwa segala peraturan Perundang-undangan harus tunduk pada konstitusi. Adapun juga lembaga dari sistem jaminan nasional yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang didasari oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial didasari oleh sistem ansuransi, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi dan cenderung adanya diskriminasi terhadap masyarakat Indonesia. Sudah tampak jelas Peraturan Per-Undang-undangan di atas sangat tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Kata Kunci : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial
AbstractionWe can understand that Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 is the Constitution of Indonesia Republic. Where any form of regulatory legislation is guided by the constitution. We know in Indonesia there is a system of social security who constituted by Law of Number 40 of 2004 on National Social Security System. From this, the writer is interested to analyze the legislation of the social security system because Law of Number 40 of 2004 on National Social Security System is getting inequalities with social security system of the constitution by the Act. Therefore, this analysis was did to describe Constitution of Indonesia Republic of 1945 is the basic of Law legislation. The method of this thesis research is research of normative legal, they are research of normative legal or this library research is a research to evaluate the documents, where it uses secondary data such as legislation, court ruling, legal theory, and may be including the opinions of the scholars. Results of research was found in this thesis is Law of Number 40 of 2004 on National Social Security System are not in accordance with concept of the mandate of the Constitution of Indonesia Republic of 1945 article 28-H, especially in Articles 1 and 3 is very clear that all legislation regulations should be subject to the constitution. As for it is also the institution of a system of national guarantees that Organizing Body of Social Security System (BPJS) which it is constituted by Law of Number 24 of 2011 on Organizing Body of Social Security System, which it is based on a system of insurance, where it is not in accordance with the constitution and tend to get discrimination Indonesian. It has seen clear that the legistations above is not in accordance with the constitutional mandate. Keywords: Constitution of Indonesia Republic of 1945, National Social Security System, Law of Number 40 of 2004 on National Social Security System, Law of Number 24 of 2011 on Organizing Body of Social Security System