Dalam hal ini penulis akan membahas Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp mengenai kasus penambangan pasir secara illegal yang dilakukan Terdakwa Mahari Bin Sa’enal Pada Bulan September tahun 2013 tertangkap tangan sedang memuat pasir laut dalam truk, oleh patroli gabungan di Jalan Raya Slopeng Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini apakah putusan Pengadilan Sumenep yang memutuskan perkara tersebut sudah tepat atau tidak. Dalam Mengadili Kasus tersebut Pengadilan Negeri Sumenep memutuskan bahwa membenarkan terdakwa terbukti melakuan perbuatan tersebut tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum. Berdasarkan dari hasil penelitian Pada putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp menunjukkan bahwadalam Pertimbangan hakim bahwa mendasarkanpertimbangan hukum tersebut di atasmaka Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana menurut penulis tidak tepat karena perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 109 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dan penulis menyarankan menggunakan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarasebagai asas Lex specialis derogat legigeneralisdalam putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smpkarena meski dalam UUPPLH bisa dikatakan aturan bersifat khusus namun unsur yang terkandung dalam UUPPLH tersebut masih bersifat umum, sehingga alangkah baiknya menggunakan yang lebih khusus lagi yaitu menggunakan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kata kunci: Pidana Lingkungan-Pertimbangan hakim-Asas Lex specialis derogat legigeneralis.

ABSTRACT In this case I will discuss Sumenep District Court's Decision No. 248/Pid.Sus/ 2013/PN.Smp concerning cases of illegal sand mining conducted defendant Mahari bin Sa'enal In September of 2013 were caught in a truck load of sea sand, by joint patrols of the Highway Slopeng District of Dasuk, Sumenep. In this case if the decision of the Court Sumenep decide the case is right or not. In the case Passing Sumenep district court ruled that the defendant proved justified performs such acts but is not a criminal offense that the accused declared free from lawsuits. Based on the results of the study In the decision No. 248/Pid.Sus/2013/ PN.Smp shows that the deliberations of the judge that basing law considerations mentioned above, the judges declare that the defendant acts of which the accused is proven, but the action was not a criminal offense according to the author is not appropriate because the actions of the defendant has violated Article 109 of Law Number 32 Year 2009 on the Management and Protection of the Environment Jo. Article 36 paragraph (1) of Law No. 32 Year 2009 on the Management and Protection of the Environment. And the authors suggest using Article 158 of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal as the principle of Lex specialis derogat legi generalis in decision No. 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp because even in UUPPLH can be said but the elements are special rules contained in the UUPPLH still common, so it is good using more particularly that using Article 158 of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. Keywords: Criminal environment-consideration of the judge-The principle of Lex specialis derogat legi generalis

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal