Detail Karya Ilmiah

  • RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM LIKUIDASI PT BANK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
    Penulis : Ahmad Zunaidi M
    Dosen Pembimbing I : Dr. USWATUN HASANAH, S.H.,M.Hum.
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    Skripsi yang berjudul Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Likuidasi PT Bank Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dilatarbelakangi konflik pengaturan RUPS Menurut pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pembubaran badan hukum perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS. Pasal 37 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 apabila menurut penilaian Bank Indonesia, keadaan bank dapat membahayakan sistem perbankan. Pimpinan Bank Indonesia mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan RUPS guna membubarkan badan hukum dan membentuk tim likuidasi. Yang menjadi permasalahan adalah setelah berlakunya UU LPS kewenangan membubarkan badan hukum bank dan likuidasi bank berada ditangan LPS. Berkaitan dengan itu, maka permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana peran RUPS pasca berlakunya UU LPS dan apabila ada pertentangan pengaturan kewenangan RUPS dalam likuidasi bank menurut UU LPS dengan UU PT dan UU Perbankan, maka peraturan mana yang dijadikan dasar hukum. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran RUPS pasca berlakunya UU LPS dalam likuidasi menjadi nonaktif, dasar LPS dalam mengambil Peran RUPS karena LPS merupakan badan hukum publik dan adanya hubungan hukum antara LPS,bank dan nasabah penyimpan. Berdasarkan asas bahwa peraturan khusus menyampingkan peraturan umum maka aturan likuidasi bank yang berlaku adalah UU LPS. Kata kunci: RUPS, Likuidasi, Bank

    Abstraction

    ABSTRACT Thesis entitled General Meeting of Shareholders (AGM) in the Liquidation of PT Bank Post-Applicability of Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Agency backdrop of conflict settings AGM According to article 142, paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 the dissolution of the company as legal entity happen by decision GMS. Article 37 paragraph 2 of Law No. 10 of 1998 when, according to Bank Indonesia, state banks may harm the banking system. Head of Bank Indonesia revoke the operating license bank and ordered the Board of Directors of the bank to immediately GMS in order to dissolve a legal entity and form a liquidation team. The problem is after Act LPS authority to dissolve the legal entities of banks and liquidation of banks in the hands of LPS. In connection with that, the problems studied in this thesis is how the role of the AGM after the enactment of Law LPS and if there is any conflict GMS governing authority in liquidation of the bank, according to Law LPS with Company Law and the Banking Law, the regulations which were used as the legal basis. This research uses normative legal research methods with the approach of legislation. The results showed that the role of the AGM after the enactment of Law in liquidation becomes inactive LPS, LPS basis in taking the role of the GMS because LPS is a public legal entity and the legal relationship between LPS, the bank and the depositor. Based on the principle that special rules exclude the general rules of the applicable rules of bank liquidation is the LPS Act. Keywords: GMS, Liquidation, Banks

Detail Jurnal