Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Penetapan upah tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Walaupun pemerintahan telah menetapkan upah minimum, pada realitasnya banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi besarnya upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh tidak sesuai ketetapan yang telah menjadi standarisasi, permasalahan pengupahan pekerja/buruh yang ada selama ini, cenderung memperdebatkan soal berapa banyak pengusaha yang telah memenuhi ketentuan upah minimum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan fakta. Adapun sumber data penelitian ini adalah data-data Dinas Ketenagakerjan dan Transmigrasi Kabupaten Gresik, Pekerja PT. Langgeng Buana Jaya, buku-buku, dan perundang-undangan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, kamera atau handphone, kertas dan pulpen. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Prosedur pelaksanaan upah minimum PT.Langgeng Buana Jaya tidak sesuai Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Perusahaan Pekerja Tidak Mendapatkan gaji sesuai peraturan Perusahaan,Hal ini merugikan Pekerja Karena Keterlambatan tersebut dirasa sangat berat seiring kebutuhan sehari-hari. Pekerja sudah melakukan langkah bipartit dan tidak menemui titik temu sesuai harapan pekerja, Pekerja melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk keseriusan pekerja menuntut upah sesuai ketetapan pemerintah. Kata Kunci : Upah Minimum Regional, Perlindungan Hukum, Pekerja, Perlindungan Upah Di Gresik

In accordance with Article 3 of Act Number 13 of 2003 concerning Manpower which confirms that labor development is carried out on the principle of integration through functional cross-sectoral central and regional levels. Determination of wages certainly aims to improve the welfare of workers. Even though the government has set minimum wages, in reality many companies that are not able to meet the wages paid to workers / laborers do not comply with the provisions that have become standardization, the problem of wage workers / laborers that has so far tended to debate how many entrepreneurs have fulfilled minimum wage provisions. This study uses a type of empirical juridical legal research using the fact approach method. The data sources of this study are the data of the Manpower and Transmigration Office of Gresik Regency, PT. Langgeng Buana Jaya, books, and legislation. Furthermore, the data collection methods used are interviews, observation and documentation. The research instruments used were the researchers themselves, interview guides, cameras or cellphones, paper and pens. Furthermore, data analysis was carried out using descriptive analysis. The procedure for implementing PT. Langgeng Buana Jaya's minimum wage is not in accordance with the Laws and Company Regulations. Workers do not get salary according to company regulations. This is detrimental to workers because the delay is very heavy with daily needs. Workers have taken bipartite steps and have not met the meeting point according to the expectations of the workers. Workers carry out a strike as a form of seriousness of workers demanding wages in accordance with government provisions. Keywords: Regional Minimum Wages, Legal Protection, Workers, Wage Protection in Gresik

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal