Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap aktivitas usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang. Adapun bentuk kebijakan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari kebijakan harga input, output serta kebijakan tarif impor kedelai. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (sengaja) di Kabupaten Sampang. Adapun jenis dan sumber data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder, dimana data primer didapatkan dengan cara penyebaran kuisioner serta wawancara langsung kepada 30 responden yang ditentukan secara accidental sampling. Sedangkan data sekunder didapatkan dari instansi-instansi pemerintah maupun swasta dan beberapa literatur yang relevan dengan aktivitas penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Policy Analysis Matrix (PAM), dimana indikator yang dihitung adalah tingkat profitabilitas, efisiensi dan dampak kebijakan pemerintah terhadap aktivitas usaha tani kedelai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang, pada tahun 2014 tingkat profitabilitas baik secara privat maupun sosial mengalami penurunan sebesar 13,5% dan 21,7% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi usaha tani kedelai tersebut masih menguntungkan karena nilai keuntungan privat dan sosialnya masih lebih besar dari nol. Sedangkan berdasarkan indikator efisiensi yang dilihat dari nilai Private Cost Ratio (PCR) dan Domestic Resource Cost Ratio (DRC) usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang masih efisien baik secara ekonomi maupun finansial dan memiliki keunggulan kompetitif serta komparatif. Adapun dampak kebijakan pemerintah dapat dilihat dari nilai NPCO, NPCI, EPC serta SRP, dimana berdasarkan indikator NPCO, petani mendapatkan proteksi dari kebijakan pemerintah karena nilai NPCO lebih besar dari satu yaitu 1,02 pada tahun 2013 dan 1.04 di tahun 2014, nilai NPCI menunjukkan angka lebih kecil dari satu yaitu sebesar 0,82 pada tahun 2013 dan 0,76 di tahun 2014, hal ini menunjukkan bahwa petani mendapatkan proteksi dari pemerintah dalam hal pembelian input-input usaha tani kedelai. Berdasarkan indikator EPC dan SRP, kebijakan pemerintah masih efektif untuk dijalankan dan dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengurangi biaya aktivitas usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang.

The purpose of the study is to determine the impact of government policy on the activity of soybean farming in Sampang region. The form of policy discussed in the study are the price of input and output and also the policy of soybean import tarrifs. Research site selection is deliberately conducted in Sampang region. The source and type of data used is primary and secondary data in which the primary data is obtained through questionnaire and direct interview to 30 respondent that are specified by using accidental sampling, whereas the socandary data is obtained from both government and private institution and also literatures that relevant to the research activity. The method applied is Policy Analysis Matrix (PAM), where the indicators to be counted are the levels of profitability, efficiency and the government policy impact to the activity of soybean farming. The results of the study show that the government policy is able to influence the activity of soybean farming in Sampang region. In 2014, the profitability level on both social and private show the significance decreasing by 13,5% and 21,7% compared with the previous years. Eventhough it shows the decreasing, the farming keeps showing the profit for the value of profit in private and social is more that zero. Based on the indicator of efficiency, the value of private cost ration (pcr) and domestic resource cost ratio (drc) on soybean farming in Sampang region is in the category of efficient both the financial and economic for it has the competitive and comparative eminence. The impact of government policy can be seen on the value of NPCO, NPCI, EPC and SRP. Based on the NPCO indicator, farmers obtain protection from government policy for the NPCO value is more the one; 1,02 in 2013 and 1.04 in 2014. The NPCI shows a value that smaller that one; 0.82 in 2013 and 0.76 in 2014. These mean that farmers get protection from government in the matter of soybean farming input purchasing. Based on the indicator of SRP and EPC, the government policy is still effective to be conducted. By the existance of the policy, the cost of soybean farming activity in Sampang region can be reduced.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal