Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Kewenangan daerah terhadap pembiayaan pelaksanaan pemerintahan masing-masing yang merupakan bentuk dari adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk terus kreatif serta memacu kemampuan aparat daerah dalam upaya mengoptimalkan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dianggap potensial untuk menggenjot keuangan daerah adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor. Namun Realisasi penerimaan retribusi tersebut mulai dari tahun 2010-2013 tidak pernah mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Metode pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan cenderung pada telaah dokumen (data sekunder). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pengujian kendaran bermotor di Kabupaten Gresik yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik belum optimal. Karena ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib retribusi, kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan SDM. Hambatan-hambatan tersebut yang menyebabakan tidak optimalnya pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor, namun seharusnya dengan adanya hambatan tersebut maka harus menjadi tantangan Dinas Perhubungan untuk terus mencari solusi yang tepat dan efektif.

Financing government in carrying out the task of governance and development always requires a reliable source of revenue. This need is increasingly felt by the region, especially since the implementation of regional autonomy in Indonesia, which began on January 1, 2001. Authority of local governments to finance the implementation of each of which is a form of regional autonomy policy requires local authorities to continue and accelerate the ability of creative forces in the region efforts to optimize the motor vehicle levy testing. One source of local revenue is considered a potential to boost the local finance is testing the motor vehicle levy. However Realization of the levy from the year 2010-2013 has never reached the target. This study aims to analyze the motor vehicle levy testing by the Department of Transportation Gresik. Troubleshooting methods used in this research is descriptive qualitative method, the technique of collecting data through interviews, observation and tend to study documents (secondary data). These results indicate that the motor vehicle levy testing in Gresik are handled by the Department of Transportation Gresik is not optimal. Because there are several obstacles encountered in testing motor vehicle levy is lack of public awareness or compulsory levies, lack of infrastructure and limited human resources. These constraints are causing suboptimal levy motor vehicle testing, however, should the existence of such barriers should be challenging the Department of Transportation to continue to seek appropriate and effective solutions.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal