ABSTRAK Penelitian ini berjudul analisis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS), upah minimum, Belanja Tidak Langsung (BTL) terhadap jumlah kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012, dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Upah Minimum (UMK), Belanja Tidak Langsung (BTL) secara simultan berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS), upah minimum, Belanja Tidak Langsung (BTL) dan secara simultan juga berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi berganda data panel. Pendekatan penelitian ini menggunakan data-data kuantitatif berupa angka-angka tentang Angka Partisipasi Sekolah, Upah Minimum, dan Belanja Tidak Langsung yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Memperhatikan landasan teori dan kerangka konsep di atas dapat ditarik hipotesis, yaitu terdapat pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS), Upah Minimum (UMK), Belanja Tidak Langsung (BTL) dan secara simultan juga berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. Kesimpulan penelitian ini, yaitu: 1. Terdapat pengaruh angka partisipasi sekolah (APS) terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. Jika suatu daerah mengalami peningkatan APS maka jumlah kemiskinan tersebut akan menurun; dan sebaliknya jika APS menurun maka jumlah kemiskinan akan meningkat. 2. Terdapat pengaruh upah minimum terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. Hal itu bahwa selama 5 tahun di Jawa Timur yang mengalami kenaikan upah minimum belum mampu menekan jumlah kemiskinan. 3. Terdapat pengaruh belanja tidak langsung (BTL) pemerintah terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. Peningkatan besar angaran belanja tidak langsung yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dapat menjaga agar jumlah masyarakat miskin tidak bertambah banyak.

ABSTRACT This study titled analyzes poverty in East Java province. In this study discusses the influence of the School Participation Rate (APS), the minimum wage, Shopping Indirect (BTL) to the number of poverty Regency / City in East Java Province from 2008 to 2012, and the school participation rate (APS), Minimum Wage, Expenditures Direct (BTL) simultaneously affect the amount of poverty Regency / City in East Java Province from 2008 to 2012. The purpose of this study was to determine the influence of the School Participation Rate (APS), the minimum wage, Shopping Indirect (BTL) and simultaneously also affects the amount of poverty Regency / City in East Java Province from 2008 to 2012. This study uses quantitative methods with panel data regression. This research approach using quantitative data in the form of figures on school participation rate, Minimum Wage, and government spending that affect poverty. Noting the theoretical basis and the framework of the above concepts can be drawn hypothesis, that there is influence school participation rate (APS), the minimum wage, Shopping Indirect (BTL) and simultaneously also affects the amount of poverty in the province of East Java in 2008-2012. The conclusion of this study, namely: 1. There is the influence of the school enrollment rate (APS) for the amount of poverty in the province of East Java in 2008-2012. If an area has increased the number of poverty APS will decline; and conversely if the APS decreases the amount of poverty will increase. 2. There is the effect of the minimum wage to the amount of poverty in the province of East Java in 2008-2012. It was that for 5 years in East Java, which increased the minimum wage has not been able to reduce the amount of poverty. 3. There is the influence of indirect expenditure (BTL) government against the amount of poverty in the province of East Java in 2008-2012. A large increase in expenditure budgets do not directly issued by the government district / city in East Java province can keep the number of poor people has not increased much.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal