Kemandirian keuangan daerah sangatlah penting untuk memastikan kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar derajat desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten Bangkalan tahun 2009-2013. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan model derajat desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan model tingkat kemandirian keuangan daerah dari sisi pengeluaran. Derajat desentralisasi fiskal adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dan Sumbangan/Bantuan (SB) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sementara tingkat kemandirian keuangan daeah dari rasio PAD dan ditambah BHPBP terhadap Pengeluaran Total Daerah (PTD) maupun Pengeluaran Rutin Daearh (PRD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal mengalami penurunan atau semakin rendah, sementara kemandirian keuangan daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2009-2013 di Kabupaten Bangkalan. Hasil ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah untuk membiayai daerahnya sendiri tanpa mengantungkan diri dari pemerintah pusat di Kabupaten Bangkalan dari sisi penerimaan sangat rendah. Untuk kemandirian keuangan daerah dari sisi pengeluaran menunjukkan keuangan daerahnya rendah sekali pola hubungannya instruktif.

Local financial independence is essential to ensure the region's ability to regulate and manage their own areas. This study aims to determine the degree of fiscal decentralization and the level of local financial independence in Bangkalan years 2009-2013. The analysis technique used in this research is quantitative method using a model of the degree of fiscal decentralization in terms of revenue and financial independence level model area of expenditure. The degree of fiscal decentralization is the ratio of Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) and Sumbangan/BantuanSB to TPD elapsed areas while the level of financial independence from the ratio of PAD and plus BHPBP against Pengeluaran Total Daerah (PTD) or Pengeluaran Rutin Daerah (PRD). These results indicate that the degree of fiscal decentralization has decreased or lower, while local financial independence has fluctuated from year 2009-2013 in Bangkalan. These results indicate that the financial independence to fund its own country without the sack away from the central government in Bangkalan on the revenue side is very low. For local financial independence of local financial expenditure side showed a low once instructive relationship patterns.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal