Dwi Andriani, Menguak Sisi Ketidakseragaman Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah. Dibawah bimbingan Nurul Herawati SE,MSi dan Emi Rahmawati SE,MSi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pemaknaan atau pandangan para pelakon kebijakan terkait penunjukan Bendahara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai untuk menguak ketidakseragaman praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi interpretif. Informan penelitiannya adalah Bendahara Pengeluaran Universitas Trunojoyo Madura, Rekanan-rekanan yang bertransaksi dengan instansi Pemerintah serta Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu mulai bulan Februari hingga bulan April 2015. Oleh karena itu ketentuan perpajakan yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah ketentuan yang berlaku pada saat kasus tersebut terjadi. Sumber data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktanya di lapangan ternyata masih masih banyak Rekanan Pemerintah yang tidak tahu dan tidak paham tentang fungsi penunjukan Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan ketidakseragaman dalam pemungutan pajak pertambahan nilai. Bentuk ketidakseragaman tersebut antara lain: Penentuan Dasar Pengenaan Pajak, Penerbitan Faktur, Surat Setoran Pajak serta Pembayaran pada Rekanan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Garis besar pemicu ketidakseragaman pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yaitu “minimnya komunikasi antara Bendaharawan, Rekanan, serta Fiskus Pajak serta belum optimalnya pengawasan dari fiskus pajak yang dilakukan. Kata Kunci : Ketidakseragaman, Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Bendaharawan, Rekanan Pemerintah

ABSTRACT Dwi Andriani, Revealing Side heterogeneity by the Value Added Tax Collection Treasurers and Partner Government. Under the guidance of Nurul Herawati SE, Msi and Emi Rahmawati SE, Msi This study aimed to examine the meaning of the performers or view related policies designation Treasurer collects Value Added Tax collection practices to uncover heterogeneity of Value Added Tax. This research uses qualitative research with an interpretive phenomenological approach. Spending Treasurer informant research is Trunojoyo University, Goverment’s Partner who transact with government agencies and Account Representative at the tax office. This study was conducted over two months, starting in February until April 2015. Therefore, tax provisions are used as a tool of analysis in this study was the provision applicable at the time the case occurred. Source of data used are structured and unstructured interviews, observation , and documentation . The results show that the facts on the ground there are still many Partner Governments that do not know and do not understand about the function of the Government Treasurers appointment as collector of Value Added Tax. This has led to the implementation of the unevenness in the collection of value added tax. The shape heterogeneity among others: the determination of the Tax Base, Publishing Invoice, Tax Deposit and Payment on Partner does not comply with the applicable rules. An outline of triggers variation on Valie Added Tax collection is "lack of communication between the Treasurer, Partner, Tax and tax authorities and not optimal supervision of the tax authorities of tax. Keywords: Heterogeneity, Collection of Value Added Tax, Treasurers, Government Partner

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal