Berbagai upaya pemerintah untuk menanggulangi ancaman terhadap peredaran Narkotika yang selama ini dianggap meresahkan oleh masyarakat karena pengaruh yang ditimbulkan dari Narkotika tersebut sangat besar, mulai dari kecanduan, rusaknya sistem syaraf hingga menyebabkan kematian apabila dikonsumsi secara berlebih. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai Narkotika yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 kemudian dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Rehabilitasi menjadi salah satu upaya untuk memberantas peredaran Narkotika. Hal yang menarik adalah berkenaan dengan pertimbangan apa saja yang harus ditimbang untuk menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika, serta bagaimana penerapannya. Untuk itu, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul penelitian “Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika”. Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi terhadap realita yang ada serta berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Berdasar hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Dasar pertimbangan penegak hukum dalam penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalagunaan narkotika ini adalah di masing tingkat pada umumnya hampir sama, mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, proses penuntutan oleh Jaksa penuntut umum, dan proses sidang dipengadilan ini adalah terutama adanya bukti yang menyatakan bahwa seseorang itu terbukti sakit karena ketergantungan narkotika, ketergantungan narkotika atau kecanduan narkotika itu adalah dalam dosis pemakaiannya selalu meningkat dari waktu ke waktu dan apabila dikurangi dosisnya akan mengakibat gejala psikologis terentu hal itu harus dibuktikan dengan adanya surat autentik yang menyatakan demikian. Penerapan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika pada masing-masing penegak hukum mempunyai syarat atau kriteria tertentu dalam menerapkan rehabilitasi atau penjatuhan vonis maupun tuntutan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam menerapkan harus dilihat kondisi psikologi, benar-benar sebagai pemakai dan bukan sebagai pengedar dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit yang berwenang.

Government efforts to tackle threats to the circulation of narcotics which have been considered disturbing by the public because of the effect that these narcotics is enormous, ranging from addiction, damage the nervous system and cause death if consumed in excess. Therefore the government issued a regulation governing the Narcotics namely Law of the Republic of Indonesia Number 22 year 1997 later converted into Law of Republic Indonesia Number 35 year 2009 on Narcotics. Rehabilitation became one of the efforts to combat narcotics trafficking. The interesting thing is to account for what should be weighed to implement the rehabilitation of abusers of narcotics, as well as how it is applied. For that, the authors are interested to examine it with the title "Implementation of Rehabilitation For Narcotics abusers". Types of Research in this thesis is empirical juridical, the research was based on the law that uses primary data source. Data obtained from experiments and observations of the existing reality and deals with issues raised in writing this essay. Based on the research results, it can be concluded that the basic consideration for law enforcers in the application of rehabilitation for perpetrators of abuse of narcotics are in each level is generally similar, ranging from the level of investigation in the police, prosecution by the public prosecutor, and the proceedings in court are mainly no evidence to suggest that someone is proven ill with drug addiction, drug addiction or drug addiction it is in the dosage usage is increasing from time to time and when the reduced dose would resulted in psychological symptoms terentu it must be evidenced by the letter of authenticity stating so. Implementation of rehabilitation for drug abuse in their respective law enforcement agencies have specific requirements or criteria in applying the sentencing and rehabilitation or rehabilitation demands for drug abusers. In applying must be a psychological condition, really as a user and not as a drug and can be evidenced by a certificate from a doctor or hospital authorities.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal