ABSTRAK Globalisasi ekonomi ditandai dengan menipisnya batas kegiatan ekonomi regional tetapi semakin mengglobal jarak dan waktu yang tidak menjadi hambatan lagi. Terbentuknya kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Free Tread Area juga membuat Indonesia yang menjadi salah satu negara anggota Association os Southeast Asian Nations menerapkan siste Indonesian National Single Window yang merupakan sistem dilakukannya penyimpanan, pemrosesan data dan informasi secara tunggal yang mnejadi kesepakatan bersama pada pembuatan Declarationon the ASEAN Economic Community Blueprint. Penerapan Indonesia National Single Window berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 terkait dengan Prosedur Kepabeanan Perdagangan Ekspor Impor merupakan inovasi untuk memudahkan dalam pengecekan barang dan tidak menghambat arus barang. Pengawasan Bea dan Cukai terhadap pelaksanaan sistem ini berdasarkan undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Penelitian ini mengguanakan metode penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pedekatan undang-undang (statute approach) dan diperkuat dari hasil wawancara dari pihak instansi terkait dengan penulisan skripsi ini. Adapun penelitian dilakukan denga menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undagan dan bahan hukum sekunder berupa teks dan jurnal hukum baik tesis maupun disertasi.Pengawasan terhadap Penerapan sistem Indonesia National Single Window yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menghadapi perdagangan bebas tidak hanya untuk me;indungi kedaulatan ekonomi namun juga menjaga keamaan negara agra tidak terjadi penyimpangan data dan penyelundupan barang ekspor mapun impor. Kata kunci: Perdagangan Bebas, Sistem Indonesia National Single Window, Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

ABSTRACT Economic globalization is characterized by the depletion of regional economic activity limit but an increasingly globalized through distance and time are not a barrier anymore. The formation of the ASEAN Free Trade region Tread Area Free also makes Indonesia, which became one of the member countries of the Association os Southeast Asian Nations apply the sistem of Indonesian National Single Window which is a system that done the storage, data processing and information as single collective agreement on creating the ASEAN Economic Declarationon Community Blueprint.The implementation of Indonesia National Single Window is based on Presidential Decree No. 10 of 2008 relating to Customs Procedures Import Export Trading is an innovation to facilitate the checking of goods and do not impede the flow of goods. Customs supervision of the implementation of this system is based on Law No. 17 of 2006 on Customs. This study used Normative Legal research methods using law approach (statute approach) and amplified from interviews of the relevant agencies by writing this study. The research being done by using of primary legal materials in the form of regulations and secondary legal materials in the form of legal texts and journals both thesis and disertasi.The supervision against the application of Indonesia National Single Window system carried out by the Directorate General of Customs and Excise to face the free trade not only for protecting the economic sovereignty but also keep the country's security to avoid deviation data and smuggling of goods both export and import. Keywords: Free Trade, Indonesia National Single Window System, Supervision Directorate General of Customs and Excise

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal