Detail Karya Ilmiah

  • STATUS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL MENURUT UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
    Penulis : ACHMAD IDRIS
    Dosen Pembimbing I : R. WAHJOE POERNOMO S, SH., MH.
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selain itu juga untuk mengatahui maksud dari Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau penulisan hukum kepustakaan. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian Status Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sedangkan BPJS ditinjau dari Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan simtem jaminan sosial dalam hal ini adalah alat kelengkapan Negara membentuk suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Kata Kunci: UUD 1945, Lembaga Negara, BPJS.

    Abstraction

    This study aimed to analyze the position of Social Security Agency in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, and also to know the purpose of Article 34 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. This study is a normative legal research or legal writing literature. Namely legal research done by researching library materials or secondary data, ie data obtained from the research and study of library materials. The materials are arranged systematically, examined and then drawn a conclusion in relation to the problems examined. The research result Position Social Security Agency is a state institution which is independent and directly responsible to the President. While BPJS terms of Article 34 paragraph (2) The State shall develop social security simtem in this case is the fittings of the State established a body of social security. Keywords: UUD 1945, State Institutions, BPJS.

Detail Jurnal