Detail Karya Ilmiah

  • PERUBAHAN ISTILAH FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SETELAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 23 TAHUN 2014
    Penulis : RUSLI EFENDI
    Dosen Pembimbing I : Mukhlish, SH.,MH.
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pergeseran fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, yang mana pada undang-undang sebelumnya fungsi Dewan Pewakilan Rakyat Daerah disebutkan; fungsi anggaran, fungsi legislasi, fungsi pengawasan. Adapaun jenis penelitian dalam skeripsi ini adalah penelitian doctrinal, peneltian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, bebarapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam sekripsi ini. Adapun pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini mengguankan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan merupakan lemabaga legislatif karena dalam ketatanegara republik Indonesia , sebagai mana yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi „Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik?. Yang artinya dalam negara kesatuan hanya ada satu badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan badan legislatif sehingga tidak bisa di berikan fungsi legislasi.Oleh karena itu sangatlah tepat kalau undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan fungsi DPRD adalah fungsi pembentukan perda dan perbahan ini sudah sesui dengan ketatanegaraan Republik Indonesia. Kata Kunci: Pergeseran, fungsi, pembentukan perda

    Abstraction

    The background of this thesis by the House of Representatives shift function Regional People after the issuance of Law No. 23 Year 2014 About local government, which in an earlier law function of the Board Regional Representatives mentioned; budget function, legislative function, function supervision. Adapaun type of research in this skeripsi is a doctrinal study, peneltian which is based on an analysis of the materials library as a source Data, bebarapa legal principles and some theory of law as well as laws and regulations relating to the issues to be discussed in this sekripsi. The approach to the problem in writing this essay mengguankan approach law (statute approach) and the approach to the concept (conceptual approach). Legislative Council is not a legislative lemabaga for ketatanegara republic in Indonesia, as what has been mentioned in Article 1, paragraph 1 of the 1945 Constitution which reads "Indonesia is a unitary state Republican form ". Which means that the unitary state there is only one body namely legislative Rakyat.Sedangkan Legislative Assembly House of Representatives The area is not the legislature so it can not provide the function legislasi.Oleh Therefore it is appropriate that the law No. 23 of 2014 on the local government said parliament function is the function of the establishment of regulations and perbahan is already within their state administration of the Republic of Indonesia. Keywords: shift, function, formation regulations

Detail Jurnal