ABSTRAK Salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 adalah menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, salah satu putusannya adalah Putusan nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-undang nomor 42 tahun 2008 terhadap terhadap Undang-undang Dasar 1945. Dari putusan tersebut, sangat menarik untuk dikaji sebab dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memutuskan adanya pemilu serentak dan penundaan pemilu serentak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dan konsekuensi yuridis dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini dapat di analisis bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal menentukan apakah pasal yang dimohonkan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan penafsiran original intent dan penafsiran sistematis sudah tepat. Namun pertimbangan penundaan putusan masih kurang tepat. Selanjutnya, konsekuensi yuridis putusan tersebut adalah adanya kekosongan hukum, sehingga perlu adanya revisi atau perubahan Undang-undang, dan Pemberlakuan Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak Secara Praktek Tidak Bisa Dilakukan. Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Pemilu Serentak, Konsekuensi Yuridis

ABSTRACT One of the authority given by the Constitutional Court Act of 1945 was to test the Act against the Constitution of 1945. In terms of testing the Law of the Act of 1945, one decision is Decision No. 14 / PUU-XI / 2013 concerning testing of Law No. 42 of 2008 on to the Law of 1945. From the decision, it is interesting to assess because of the ruling of the Constitutional Court rule on simultaneous elections and delay the elections simultaneously. Therefore, this study will be discussed against the judgment of the Constitutional Court judges and the juridical consequences of the decision. The method used is a normative research methods. The approach to the problem using the approach of legislation and conceptual approaches. The results of this study can be analyzed that the judgment of the Constitutional Court judges in determining whether the articles petitioned contrary to the Act of 1945 is based on the interpretation of the original intent and systematic interpretation is correct. But the delay consideration the verdict is still not quite right. Furthermore, the juridical consequences of the decision is that there is a legal vacuum, so the need for revision or amendment of the Act, and Enforcement Presidential Election Threshold in unison In Practice Can not Do. Keywords: Constitutional Court, Election Simultaneously, Juridical Consequences

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal